[SALAH] TNI Audit dan Marahi Kades Terkait Bansos Tidak Tepat Sasaran

Tim pemeriksa fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengunduh video tersebut dan menganalisisnya dengan alat pendeteksi AI, HiveModeration. Hasilnya, konten tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99.2 persen. 

Selain itu, TNI tidak memiliki kewenangan melakukan audit bantuan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah serta lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Dengan demikian, audit penyaluran bantuan sosial merupakan kewenangan BPK dan lembaga pengawasan terkait, bukan kewenangan TNI.