Artikel yang berjudul ‘Akal Pendek Obral Aset Bangsa !!!’ disebut sebagai tulisan dari Akbar Faisal, Anggota DPR RI Partai NasDem beredar di media sosial. Namun, faktanya, tulisan itu bukan ditulis oleh Akbar Faisal, melainkan Moh. Nizar Zahro yang menjabat sebagai Ketua Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA) dan Anggota DPR RI Komisi V Fraksi Partai Gerindra. Tulisan Nizar Zahro tersebut telah diterbitkan di media daring rmol.co pada tanggal 14 November 2017 dengan judul ‘Akal Pendek Obral Aset Negara.’
Dari artikel aslinya, tulisan yang disebarkan oleh akun Dava Soamole ditambahkan beberapa hal dalam tulisan, seperti penambahan kalimat ‘Putra Sulawesi Angkat Bicara’, ‘Saya Setuju dan Saya Dukung #2019GantiPresiden’, dan ‘Kita lihat aja klarifikasi dari yang bersangkutan, BTW , welcome back Bang Faisal.’ Berdasarkan temuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa postingan Dava itu bukanlah tulisan Akbar Faisal, melainkan Nizar Zahro.
Untuk lebih jelasnya, silakan baca bagian penjelasan.
=====
Kategori: Disinformasi
=====
Sumber: Pertanyaan anggota FAFHH (@Sofrie Anto) dan Media Sosial
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208855349819344&set=a.10200991043416599&type=3&ifg=1
=====
Narasi:
Putra Sulawesi Angkat Bicara.
*AKAL PENDEK OBRAL ASET BANGSA !!!*
Oleh : Akbar Faisal
(Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem)
Bagaikan petir di siang bolong, rencana pemerintah menjual aset-aset strategis ke pihak swata, telah mengagetkan seisi republik. Daftar aset yang akan dilepas tak tanggung-tanggung, meliputi jalan tol, pelabuhan dan bandara.
(Baca : http://m.liputan6.com/…/tahun-ini-pemerintah-serahkan-15-ba…)
Gilanya, Bandara Soekarno-Hatta yang merupakan ikon kebanggaan dan juga pintu gerbang Indonesia, akan dilego juga.
Padahal selama ini pemerintah selalu ngotot bahwa ekonomi masih terkendali. Bahkan Presiden Jokowi pernah menjanjikan ekonomi, ekonomi akan meroket tinggi.
(Baca : http://ekonomi.kompas.com/…/Jokowi.Mulai.September.Pertumbu…)
Presiden juga tak malu-malu berpidato di forum internasional bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi ketiga se-dunia, meskipun akhirnya dikoreksi setelah dikritik oleh ekonom Hong Kong.
(Baca : https://ekbis.sindonews.com/…/klaim-jokowi-ekonomi-ri-tiga-…)
Jurus melego aset merupakan jalan pintas orang kepepet. Demikian halnya yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, tak lebih menggambarkan kondisi pemerintah yg no money. Jika ekonomi baik-baik saja dan duit melimpah, maka tidak akan muncul pikiran pendek melego aset strategis.
Sebelum geger-geger melego aset, pemerintah juga rajin keliling dunia mencari hutang, meskipun dibungkus dalam bahasa yang lebih sopan “mencari investor”. Nyatanya, adalah mencari hutang!!!
Dunia tak merespon, kecuali China, yang bersedia memberi pinjaman dan menanamkan duitnya di Indonesia. Tapi jangan gembira dulu, China mematok persyaratan seabrek. Diantaranya Indonesia harus menerima TKA China. Maka lihatlah TKA China membanjir ke Indonesia.
(Baca : http://www.neraca.co.id/…/ironi-tenaga-kerja-asing-dari-chi…)
Tapi, tak semua proyek China berjalan mulus. Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung mangkrak tanpa kejelasan kelanjutannya.
Setelah, memggenjot utang, pemerintah juga menggenjot pajak. Seabrek jaring menggait pajak dilembarkan ke publik diantaranya tax amnesty, ppn terhadap petani tebu, keleluasaan mengintip data nasabah bank, dll.
Namun tetap saja gagal mengerek penerimaan pajak. Hingga akhir Oktober 2017, pajak yang terkumpul baru 858 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.238,6 triliun. Bayangkan, masih kurang Rp. 425,5 triliun.
(Baca : https://m.jpnn.com/…/2-bulan-pemerintah-harus-kumpulkan-paj…)
Mampukah pemerintah mengumpulkan Rp.425,5 triliun hanya dalam tempo 2 bulan? Jelas sebuah mission impossible.
Jika pemerintah gagal mengumpulkan Rp. 425,5 triliun, maka ruang fiskal akan terganggu. Pasalnya, saat ini belanja pemerintah lah yang diharapkan menjadi stimulator untuk menggerakkan perekenomian nasional.
Konsumsi masyarakat yang tadinya selalu terdepan mengerek pertumbuhan nasional juga sedang menunjukkan tren penurusan. Maka hanya kepada pemerintah lah harapan itu ditambatkan.
Sayang, duit di kas kering kerontang. Pajak meleset jauh dari yang diharapkan. Maka satu-satunya jalan adalah mengobral aset-aset yang di miliki. Akhirnya jurus dewa mabuk pun dipakai juga.
Ide jual aset pertama kali dilontarkan oleh Presiden Jokowi. Sepintas ide tersebut memang masuk akal, namun jika dicermati itu bagaikan jurus dewa mabuk yang sedang kalap. Karena bangsa yang hebat adalah bangsa yang memiliki banyak aset, bukan yang pintar jual aset.
(Baca : http://nasional.kompas.com/…/jokowi.instruksikan.bumn.jual.…
Perintah presiden untuk melego aset segera ditindaklanjuti para menteri. Menteri BUMN langsung perintahkan Waskita untuk menjual Tol Becakayu yang baru saja diresmikan.
(Baca : https://economy.okezone.com/…/menteri-rini-minta-tol-becaka…)
Menteri Perhubungan juga mewacanakan mengalihkan operasional sejumlah bandara dan pelabuhan penting ke pihak swasta. Modus itu ditutupi dengan argumen untuk menciptakan pelabuhan mandiri dan tidak membebani APBN.
Sebagaimana argumen Presiden Jokowi, argumen Menteri Perhubungan juga selintas ada benarnya juga. Lagi-lagi setelah ditelusuri, ini hanya akal-akalan semata demi mendapatkan cash money.
Logikanya, hanya orang-orang kepepet saja yang akan melego asetnya kepada orang lain. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki duit cukup atau bahkan berlimpah, akan berlomba-lomba memborong aset.
Namun untuk menutupi kebohongan, berbagai argumen yang seakan masuk akal terus diproduksi untuk mengelabuhi publik. Padahal, rakyat yang tidak sekolah pun akan paham jika pemerintah menjual aset, itu artinya pemerintah tidak punya duit.
Tapi, apakah melego aset merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi seretnya kas pemerintah. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa duit APBN habis disedot untuk bayar hutang beserta bunganya.
Baca :
https://nasional.kompas.com/…/jk.sebut.cicilan.dan.pokok.ut…
Setelah mengamati secara mendalam kebijakan pemerintah, ternyata Kabinet Kerja hanya berakal pendek. Tidak mau berpikir dan bekerja keras. Selalu solusi jangka pendek yang diandalkan, yaitu : menumpuk hutang untuk bayar hutang yang jatuh tempo, memeras pajak dari rakyat, dan melego aset strategis bangsa.
Bila kebijakan tersebut terus-menerus dipaksakan, bukan tidak mungkin Indonesia akan terjerumus ke dalam krisis ekonomi. Sebelum situasi buruk itu terjadi, Presiden Jokowi harus menghentikan ide penjualan aset strategis.
Melego aset strategis, selain merugikan secara ekonomi, juga melanggar konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 dengan jelas menyebutkan :
_1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
4). Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional._
Harus ditempuh upaya yang lebih komprehensif dalam mengatasi seretnya kas pemerintah. Diantara langkah yang bisa ditempuh adalah : penjadwalan ulang hutang-hutang yang jatuh tempo, bila perlu mengajukan penghapusan hutang, menggenjot pajak kepada korporasi-korporasi raksasa yang selama ini membandel, dan membuka komunikasi yang lebih intensif dengan negara-negara selain China.
Saya Setuju dan Saya Dukung #2019GantiPresiden*
——————-
Kita lihat aja klarifikasi dari yang bersangkutan, BTW , welcome back Bang Faisal (y)
=====
Penjelasan Lengkap:
Sebuah artikel berjudul ‘Akal Pendek Obral Aset Bangsa !!!’ disebutkan sebagai tulisan dari Akbar Faisal, Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem. Namun, setelah ditelusuri, artikel yang disebarkan oleh akun Dave Soamole itu ternyata bukanlah artikel tulisan dari Akbar Faisal.
Ditemukan bahwa artikel itu ditulis oleh Moh. Nizar Zahro, Ketua Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA) dan Anggota DPR RI Komisi V Fraksi Partai Gerindra yang diterbitkan pada media daring rmol.co pada tanggal 14 November 2017 dengan judul ‘Akal Pendek Obral Aset Negara.’
Bila diperhatikan, seluruh bagian dari tulisan yang diposting oleh akun Dave Soamole sama persis dengan tulisan Nizar Zahro di situs rmol.co. Hanya saja, ada beberapa perbedaan utama. Pertama, adanya tambahan narasi berupa kalimat ‘Putra Sulawesi Angkat Bicara’, ‘Saya Setuju dan Saya Dukung #2019GantiPresiden’, dan ‘Kita lihat aja klarifikasi dari yang bersangkutan, BTW , welcome back Bang Faisal.’
Kedua, ditambahkan beberapa link dari portal daring, seperti dari liputan6.com, kompas.com, sindonews.com, neraca.co.id, jpnn.com, dan okezone.com. Penambahan sumber-sumber media daring dalam tulisan itu diketahui sudah ada di dalam saduran artikel dalam situs bangjapar.id pada tanggal 15 November 2017 (sumber link bisa dilihat pada bagian referensi).
Untuk lebih jelasnya, berikut kutipan artikel tulisan Nizar Zahro:
[…] Akal Pendek Obral Aset Negara
BAGAIKAN petir di siang bolong, rencana pemerintah menjual aset-aset strategis ke pihak swata, telah mengagetkan seisi republik. Daftar aset yang akan dilepas tak tanggung-tanggung, meliputi jalan tol, pelabuhan dan bandara.
Gilanya, Bandara Soekarno-Hatta yang merupakan ikon kebanggaan dan juga pintu gerbang Indonesia, akan dilego juga.
Padahal selama ini pemerintah selalu ngotot bahwa ekonomi masih terkendali. Bahkan Presiden Jokowi pernah menjanjikan ekonomi, ekonomi akan meroket tinggi.
Presiden juga tak malu-malu berpidato di forum internasional bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi ketiga se-dunia, meskipun akhirnya dikoreksi setelah dikritik oleh ekonom Hong Kong.
Jurus melego aset merupakan jalan pintas orang kepepet. Demikian halnya yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, tak lebih menggambarkan kondisi pemerintah yg no money. Jika ekonomi baik-baik saja dan duit melimpah, maka tidak akan muncul pikiran pendek melego aset strategis.
Sebelum geger-geger melego aset, pemerintah juga rajin keliling dunia mencari hutang, meskipun dibungkus dalam bahasa yang lebih sopan “mencari investor”. Nyatanya, adalah mencari hutang!!!
Dunia tak merespon, kecuali China, yang bersedia memberi pinjaman dan menanamkan duitnya di Indonesia. Tapi jangan gembira dulu, China mematok persyaratan seabrek. Diantaranya Indonesia harus menerima TKA China. Maka lihatlah TKA China membanjir ke Indonesia.
Tapi, tak semua proyek China berjalan mulus. Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung mangkrak tanpa kejelasan kelanjutannya.
Setelah, memggenjot utang, pemerintah juga menggenjot pajak. Seabrek jaring menggait pajak dilembarkan ke publik diantaranya tax amnesty, ppn terhadap petani tebu, keleluasaan mengintip data nasabah bank, dan lain-lain.
Namun tetap saja gagal mengerek penerimaan pajak. Hingga akhir Oktober 2017, pajak yang terkumpul baru 858 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.238,6 triliun. Bayangkan, masih kurang Rp 425,5 triliun.
Mampukah pemerintah mengumpulkan Rp 425,5 triliun hanya dalam tempo 2 bulan? Jelas sebuah mission impossible. Jika pemerintah gagal mengumpulkan Rp 425,5 triliun, maka ruang fiskal akan terganggu. Pasalnya, saat ini belanja pemerintah lah yang diharapkan menjadi stimulator untuk menggerakkan perekenomian nasional.
Konsumsi masyarakat yang tadinya selalu terdepan mengerek pertumbuhan nasional juga sedang menunjukkan tren penurunan. Maka hanya kepada pemerintah lah harapan itu ditambatkan.
Sayang, duit di kas kering kerontang. Pajak meleset jauh dari yang diharapkan. Maka satu-satunya jalan adalah mengobral aset-aset yang di miliki. Akhirnya jurus dewa mabuk pun dipakai juga.
Ide jual aset pertama kali dilontarkan oleh Presiden Jokowi. Sepintas ide tersebut memang masuk akal, namun jika dicermati itu bagaikan jurus dewa mabuk yang sedang kalap. Karena bangsa yang hebat adalah bangsa yang memiliki banyak aset, bukan yang pintar jual aset.
Perintah presiden untuk melego aset segera ditindaklanjuti para menteri. Menteri BUMN langsung perintahkan Waskita untuk menjual Tol Becakayu yang baru saja diresmikan.
Menteri Perhubungan juga mewacanakan mengalihkan operasional sejumlah bandara dan pelabuhan penting ke pihak swasta. Modus itu ditutupi dengan argumen untuk menciptakan pelabuhan mandiri dan tidak membebani APBN.
Sebagaimana argumen Presiden Jokowi, argumen Menteri Perhubungan juga selintas ada benarnya juga. Lagi-lagi setelah ditelusuri, ini hanya akal-akalan semata demi mendapatkan cash money.
Logikanya, hanya orang-orang kepepet saja yang akan melego asetnya kepada orang lain. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki duit cukup atau bahkan berlimpah, akan berlomba-lomba memborong aset.
Namun untuk menutupi kebohongan, berbagai argumen yang seakan masuk akal terus diproduksi untuk mengelabuhi publik. Padahal, rakyat yang tidak sekolah pun akan paham jika pemerintah menjual aset, itu artinya pemerintah tidak punya duit.
Tapi, apakah melego aset merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi seretnya kas pemerintah. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa duit APBN habis disedot untuk bayar hutang beserta bunganya.
Setelah mengamati secara mendalam kebijakan pemerintah, ternyata Kabinet Kerja hanya berakal pendek. Tidak mau berpikir dan bekerja keras. Selalu solusi jangka pendek yang diandalkan, yaitu : menumpuk hutang untuk bayar hutang yang jatuh tempo, memeras pajak dari rakyat, dan melego aset strategis bangsa.
Bila kebijakan tersebut terus-menerus dipaksakan, bukan tidak mungkin Indonesia akan terjerumus ke dalam krisis ekonomi. Sebelum situasi buruk itu terjadi, Presiden Jokowi harus menghentikan ide penjualan aset strategis.
Melego aset strategis, selain merugikan secara ekonomi, juga melanggar konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 dengan jelas menyebutkan : 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Harus ditempuh upaya yang lebih komprehensif dalam mengatasi seretnya kas pemerintah. Diantara langkah yang bisa ditempuh adalah: penjadwalan ulang hutang-hutang yang jatuh tempo, bila perlu mengajukan penghapusan hutang, menggenjot pajak kepada korporasi-korporasi raksasa yang selama ini membandel dan membuka komunikasi yang lebih intensif dengan negara-negara selain China.
Moh. Nizar Zahro
Penulis adalah Ketua DPP Partai Gerindra/Anggota Komisi V DPR RI/Ketua Umum SATRIA Gerindra. […]
Selain telah ditayangkan di rmol.co, tulisan Nizar Zahro tersebut juga sudah ditayangkan di portal bangjapar.id pada tanggal 15 November 2017 dan diolah menjadi artikel wawancara oleh portal nusantaranews.co pada tanggal 16 November 2017. Di Facebook, artikel Nizar Zahro juga disebarkan oleh Fanpage Militan Keadilan BOGOR (@militankeadilanbogor) pada tanggal 26 April 2018. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa artikel bertajuk ‘AKAL PENDEK OBRAL ASET BANGSA !!!’ bukanlah tulisan dari Akbar Faisal, Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem.
Oleh sebab itu, postingan akun Dava Soamole termasuk ke dalam kategori disinformasi dan konten yang dimanipulasi. Karena, sudah mengubah dari konten asli yang ditulis oleh Nizar Zahro.
=====
Referensi:
https://www.rmol.co/read/2017/11/14/314453/Akal-Pendek-Obral-Aset-Negara-
https://nusantaranews.co/ketum-satria-gerindra-akal-pendek-obral-aset-bangsa-2/
http://bangjapar.id/akal-pendek-obral-aset-bangsa/
