[SALAH] “kalau pemerintah gak berani putar film G 30 /S PKI secara nasional berarti ini sudah negara komunis”

Pada 1998, film “Pengkhianatan G30S/PKI” berhenti diputar atas permintaan Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara Republik Indonesia (PP AURI), karena dianggap tidak sesuai dengan semangat reformasi. Pada tahun 2017, Presiden RI Joko Widodo tidak menolak gagasan diputarnya kembali film “Pengkhianatan G30S/PKI” bahkan nonton bareng (nobar) film ini bersama Panglima TNI waktu itu, Gatot Nurmantyo.

Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI
============================================
Kategori : Konten yang Menyesatkan
============================================

Akun Instagram @alif_lam_mim_212 (instagram.com/alif_lam_mim_212/) mengunggah sebuah gambar yang berisi narasi:

“UNTUK MENGETAHUI BAHWA “INDONESIA” ITU… NEGARASA *KOMUNIS. ATAU NEGARA *NKRI. ITU SANGATLAH MUDAH ! CARA CUKUP PUTAR FILM G 30 /S PKI. SECARA NASIONAL… KALAU PEMERINTAH GA BERANI !!!! BERARTI INI SUDAH NEGARA KOMUNIS. SIMPLE KAN CARANYA… #Q AGENG.”

Sumber : https://archive.md/FEDUV (Arsip)
============================================

PENJELASAN

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa jika pemerintah tidak berani memutar film “Pengkhianatan G30S/PKI” berarti adalah tanda bahwa Indonesia adalah negara komunis adalah klaim yang keliru.

Faktanya, Pada 1998, film “Pengkhianatan G30S/PKI” berhenti diputar atas permintaan Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara Republik Indonesia (PP AURI), karena dianggap tidak sesuai dengan semangat reformasi. Pada tahun 2017, Presiden RI Joko Widodo tidak menolak gagasan diputarnya kembali film “Pengkhianatan G30S/PKI” bahkan nonton bareng (nobar) film ini bersama Panglima TNI waktu itu, Gatot Nurmantyo.

Awalnya, pemutaran film G30S/PKI telah berakhir pada 30 September 1998, ketika rezim Orde Baru berganti menjadi era reformasi. Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan berhentinya penyiaran film tersebut atas permintaan Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara Republik Indonesia (PP AURI).

Tokoh dari TNI AU saat itu, Marsekal Saleh Basarah, menelepon Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono dan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah. “Pak Saleh minta supaya film itu tidak diputar lagi,” kata Asvi. Alasannya, lanjut Asvi, sejumlah anggota TNI AU menilai film ini mendiskreditkan pangkalan AURI di Bandara Halim Perdanakusuma. “Halim PK dianggap sebagai sarang PKI,” katanya.

Juwono Sudarsono membenarkan adanya hubungan per telepon dengan Saleh Basarah. “Beliau menghubungi saya sekitar Juni-Juli 1998,” katanya. Permintaan tersebut, lanjut dia, disampaikan secara lisan saja.

Sementara itu, Yunus Yosfiah mengatakan pemutaran film yang bernuansa pengkultusan tokoh, seperti film Pengkhianatan G30S/PKI, Janur Kuning, Serangan Fajar tidak sesuai lagi dengan dinamika reformasi. “Karena itu, pada 30 September mendatang, TVRI dan televisi swasta tidak akan menayangkan film Pengkhianatan G30S/PKI lagi,” ujar Yunus seperti dikutip dari Kompas edisi 24 September 1998.

Situasi berbalik drastis pada 2017, manakala TNI—tepatnya Angkatan Darat—kembali menginstruksikan pemutaran film G30S/PKI untuk umum. Panglima TNI saat itu, Gatot Nurmantyo, memerintahkan seluruh jajaran TNI, dari tingkat Babinsa, Koramil, sampai Kodim, untuk menonton film tersebut sekaligus menyosialisasikannya kepada masyarakat luas.

“Perintah saya, mau apa memangnya?” ungkap Gatot ketika berada di Blitar (18/9/2017). Ia menambahkan bahwa dirinya tak peduli terhadap polemik yang muncul berkaitan pemutaran film G30S/PKI. “Biarin saja [ada polemik],” tegasnya. Menurut Gatot, pemutaran film G30S/PKI adalah upaya TNI untuk meluruskan sejarah. Gatot ingin generasi muda dan para prajurit memahami “sejarahnya sendiri”—tentu versi Angkatan Darat.

“Kalau selama ini meluruskan sejarah, menceritakan sejarah tidak boleh, mau jadi apa bangsa ini?” ucap Gatot. “Soal polemik, biarin sajalah. Tujuan kita tidak berpolemik, kok. Tujuan saya hanya untuk mengingatkan pada generasi muda, prajurit-prajurit saya juga tidak tahu itu.”

Presiden Jokowi memberikan tanggapan yang sedikit berbeda. Ia menyatakan tak melarang pemutaran G30S/PKI. Namun, menurutnya G30S/PKI perlu dibuat kembali dengan semangat milenial agar pesan sejarahnya “lebih mudah disampaikan.”

“Ya akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian,” ungkap Jokowi usai meninjau Jembatan Gantung Mangunsuko di Kecamatan Dusun, Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9/2017) seperti diberitakan Antara.

“Untuk anak-anak milenial yang sekarang tentu saja mestinya dibuatkan lagi film yang memang bisa masuk ke mereka,” tambahnya. “Biar mereka mengerti tentang bahaya komunisme, biar mereka tahu juga mengenai PKI.”

Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo hadir dalam acara nonton bareng (nobar) film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI di di Makorem 061/Suryakancana, Kota Bogor, Jumat (29/9/2017) malam.

Mengutip Antara, keduanya, menonton film bersama ribuan orang yang memadati lapangan tenis Makorem 061/Suryakancana Bogor, Jawa Barat.
Pemutaran film berdurasi 271 menit itu dimulai dari pukul 20.00 WIB.

REFERENSI
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1028/fakta-atau-hoaks-benarkah-tak-diputarnya-film-g30spki-tunjukkan-indonesia-negara-komunis
https://nasional.tempo.co/read/432758/cerita-di-balik-penghentian-pemutaran-film-g30s
https://tirto.id/kok-bisa-film-g30spki-ditayangkan-lagi-oleh-sctv-dan-tv-one-ei3j
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170930001458-20-245149/jokowi-dan-panglima-tni-nobar-film-g30s-pki

About Adi Syafitrah 929 Articles
Pemeriksa Fakta Mafindo