[SALAH] Bupati Konawe Akui Disuap Menko Luhut

Pernyataan Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa di acara “Apa Kabar Indonesia Pagi” tvOne dipelintir oleh laman konfrontasi[dot]com.

=====

Kategori: Misleading Content/Konten yang Menyesatkan

=====

Sumber: Facebook &Laman Daring

https://archive.fo/yXtOi

https://archive.vn/3k8V2

=====

Narasi:

Narasi pada postingan:

“Gass lhaa apa lagi…”

Judul Tautan Pada Postingan:

“Bupati Konawe Akui Disuap Menko Luhut Soal 500 TKA”

=====

Penjelasan:

Akun El Shirazy membagikan tautan dari laman daring konfrontasi[dot]com dengan judul “Bupati Konawe Akui Disuap Menko Luhut Soal 500 TKA.” Pemberitaan pada laman daring tersebut menyebutkan bahwa Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa mengaku disuap oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait kedatangan 500 TKA China ke Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa klaim dalam artikel tersebut tidak benar. Dilansir dari Cek Fakta Tempo, diketahui bahwa pernyataan Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa dalam artikel tersebut berasal dari program “Apa Kabar Indonesia Pagi” tvOne yang diunggah di Youtube di kanal Talk Show tvOne.

Dalam video berjudul “Warga Resah 500 TKA China Datang, Bupati Konawe Ngaku Tidak Ada Pemberitahuan Resmi” yang tayang pada 28 April 2020 itu, Bupati Kery tidak mengeluarkan pernyataan pengakuan disuap oleh Menko Luhut.

Pernyataan Bupati yang dikutip oleh konfrontasi[dot]com berasal dari menit 1:10 hingga 3:01. Di bagian awal, Kery menyatakan penolakannya terhadap rencana kedatangan 500 TKA China ke Sulawesi Tenggara. “Karena kita sudah sepakat bahwasannya Covid-19 ini kita selesaikan dulu, baru masuk tenaga asing, karena akan mempengaruhi kondisi daerah ini,” ujar Kery.

Kery kemudian mengatakan, “Tapi, kalau memang pemerintah pusat mau bicarakan bagaimana baiknya, ya tidak ada persoalan, kalau sudah perintah pemerintah pusat. Tapi, yang sekarang kita harapkan betul-betul, TKA yang masuk Konawe benar-benar steril dari virus Corona. Mungkin saya akan bicarakan dengan Pak Gubernur (Sulawesi Tenggara) bagaimana teknisnya.”

Setelah membicarakan soal rencana kedatangan 500 TKA China itu, Kery menyampaikan masalah ekonomi yang dihadapi di kala pandemi Covid-19 serta bantuan dari perusahaan yang berencana mendatangkan 500 TKA China itu, PT Virtue Dragon Nickel Industry, dan pemerintah pusat. Dalam konteks inilah Kery menyinggung janji Luhut terkait bantuan. Dalam wawancara itu, Kery juga tidak menyinggung masalah suap seperti yang ditulis konfrontasi[dot]com.

Berikut pernyataan lengkap Bupati Kery dalam video di tvOne:

[…] Karena perlu kita ketahui, negara kita juga perlu ekonomi. Sebab, kalau kita terlalu keras dalam hal ini, bagaimana kita mau punya kehidupan? Sebab, kita juga masih mengharap pendapatan, pendapatan daerah atau apa. Ya mudah-mudahan Corona ini cepat selesai. Kita juga harapkan perusahaan ini juga memperhatikan masyarakat Konawe. Jangan kecamatan saja. Saya sudah menyurat sampai ke China soal bantuan. Tapi, sampai sekarang, enggak ada bantuan dari perusahaan itu. Bagaimana? (Padahal) kapalnya sudah pulang ke China. Menko Maritim katakan, ‘Sudah Ker, apa yang kau minta kita siapkan.’ Tapi kenyataannya juga sampai sekarang belum ada kita terima bantuan. Bagaimana kita ini? […]

Adapun, terkait kedatangan 500 TKA China sudah mendapat respon dari Kementerian Tenaga Kerja. Pihak Kementerian menyebut kedatangan 500 tenaga kerja asing TKA China ke Kendari, Sulawesi Tenggara ditunda

“Saat ini perusahaan pengguna sudah menunda proses kedatangan TKA dimaksud,” kata Pelaksana tugas Dirjen Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Aris Wahyudi, saat dihubungi pada Kamis, 30 April 2020.

Menurut informasi, 500 TKA China itu sedianya tiba pada 22 April lalu. Namun Gubernur, DPRD, hingga masyarakat Sulawesi Tenggara menolak.

Aris mengatakan rencana kedatangan itu tak bisa dilakukan dalam keadaan pengendalian transportasi sekarang ini. Ia mengaku mendapat informasi bahwa perusahaan akan menunda kedatangan TKA hingga waktu yang belum ditentukan.

“Konon, konsekuensinya operasional perusahaan dapat terganggu dan berisiko perumahan tenaga kerja lokal,” ujar Aris.

Aris mengakui Kementerian Tenaga Kerja memang sudah menyetujui Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) China yang diajukan dua perusahaan, yakni PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel.

Namun, ia menjelaskan persetujuan RPTKA bukan berarti buruh China akan langsung tiba di Indonesia. “Setelah RPTKA disahkan, bukan berarti TKA besok pagi atau minggu depan tiba di tanah air,” kata dia.

Persetujuan kedatangan TKA itu sebelumnya tertuang dalam surat bernomor B-3/10204/PK.04/IV/2020 tertanggal 15 April 2020 yang ditandatangani Aris. Surat itu merupakan tindak lanjut permohonan RPTKA yang diajukan kedua perusahaan pada 1 April 2020.

Dalam suratnya, Aris Wahyudi mengatakan RPTKA dua perusahaan tersebut diterima setelah mempertimbangkan legalitas dan kepentingannya. Aris pun meminta kedua perusahaan itu untuk berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di wilayah Sulawesi Tenggara untuk mitigasi dan penerapan protokol Covid-19.

Kementerian juga mengatakan pelaksanaan RPTKA itu harus tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan dan warga masyarakat.

Persetujuan itu juga demi menjaga agar pembangunan dan aktivitas perusahaan tetap berjalan. “Sehingga kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga kerja lokal dapat dihindarkan,” kata Aris Wahyudi dalam surat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka klaim artikel konfrontasi[dot]com tidak benar. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk ke dalam kategori Misleading Content atau Konten yang Menyesatkan.

=====

Referensi:

https://web.facebook.com/groups/fafhh/

https://cekfakta.tempo.co/fakta/772/fakta-atau-hoaks-benarkah-bupati-konawe-akui-disuap-menko-luhut-soal-500-tka-cina

https://nasional.tempo.co/read/1337469/kemanaker-jelaskan-soal-rencana-kedatangan-500-tka-cina/full&view=ok

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5003843/500-pekerja-china-ditunda-masuk-ri?single