Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih asal Papua, Yorrys Raweyai membantah isu dirinya terkait dengan tuntutan pembubaran organisasi masyarakat Banser dari Indonesia. Tuntutan tersebut muncul dari massa yang menggelar aksi di halaman kantor Wali Kota Sorong, Rabu (21/82019).
Selengkapnya di bagian NARASI dan REFERENSI
=============================================
Kategori : KLARIFIKASI
=============================================
NARASI
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih asal Papua, Yorrys Raweyai membantah isu dirinya terkait dengan tuntutan pembubaran organisasi masyarakat Banser dari Indonesia.
Hal itu meluruskan perihal pemberitaan yang telah beredar terkait tujuh tuntutan massa di Sorong saat aksi demo yang berlangsung di lapangan Apel Kantor Wali Kota Sorong, Rabu (21/8).
Ia mengatakan permintaan itu terdapat dalam pon-poin dari masyarakat Papua yang disampaikan ketika dia datang ke Papua beberapa waktu lalu.
“Itu bukan pernyataan saya. Itu pernyataan masyarakat di Sorong, tolong dipahami secara baik,” ujar Yorrys pada saat dihubungi Tempo hari ini, Ahad, 25 Agustus 2019.
“Bukan saya. Itu tertulis, saya enggak tahu. Saya tadi ditelepon juga. Itu kan ada sumber berita siapa tuh yang kirim-kirim, saya juga terima,” ucap Yorris kepada CNNIndonesia.com, Minggu (25/8).
Yoris mengatakan dirinya mendapat selebaran mengenai tujuh poin tuntutan masyarakat Sorong. Kendati begitu, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa sumber yang menulis dan mengirim selebaran tersebut.
“Benar saya tidak mengetahui,” ujarnya.
Berdasarkan pemberitaan sejumlah media, masyarakat Sorong mendesak pemerintah melaksanakan tujuh tuntutan yang mereka layangkan. Hal tersebut merupakan buntut dari tindakan rasis dan diskriminatif yang dialami mahasiswa Papua di Jawa Timur.
Massa menggelar aksi di halaman kantor Wali Kota Sorong, Rabu (21/82019). Aksi tersebut menuntut agar Pemerintah RI segera memulangkan mahasiswa Papua dari Tanah Jawa kembali ke Papua. Mereka juga mendesak agar presiden mewakili segenap Bangsa Indonesia meminta maaf kepada rakyat bangsa Papua.
“Pemerintah harus segera bubarkan ormas banser dari negara Republik Indonesia. Negara RI segera tarik militer organik dan nonorganik dari tanah Papua, biarkan ‘monyet hidup’ sendiri di bangsanya sendiri,” ungkap Koordinator Aksi, Ronal Yable, saat membacakan tuntutan di hadapan massa dan Wali Kota Sorong.
Selanjutnya, para pendemo yang tergabung dalam Mahasiswa Monyet Papua dari Beberapa OKP, Ormas, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, dan Dewan Adat Sorong meminta agar Presiden Jokowi memecat oknum anggota TNI yang mengeluarkan statement ‘monyet’ kepada mahasiswa Papua.
Tidak hanya itu, mereka juga meminta agar Pemerintah RI memberikan kebebasan bagi Papua menentukan nasib sendiri. “The right of the self determination for west Papua kepada rakyat Papua. Apabila pemerintah Indonesia tidak mengindahkan pernyataan kami dan melakukan hal yang sama, maka kami akan duduki,” katanya.
Tuntutan yang berisikan sembilan poin dengan tebusan kepada Presiden RI, Panglima TNI, Kapolri, Kementerian Hukum dan HAM RI, Komnas HAM, Gubernur Papua dan Papua Barat, MRP dan DPR Papua dan Papua Barat, diserahkan langsung oleh Koorlap aksi Ronal Yable kepada Wali Kota Sorong.
REFERENSI :
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190825162651-20-424497/yoris-raweyai-bantah-terkait-tuntutan-pembubaran-banser
https://nasional.tempo.co/read/1240034/tuntutan-pembubaran-banser-nu-yorrys-raweyai-jelaskan-detilnya/full&view=ok
https://kumparan.com/balleonews-admin/massa-di-sorong-sampaikan-tuntutan-1rhzneClkLt
https://www.liputan6.com/news/read/4045934/masyarakat-sorong-dan-manokwari-minta-7-tuntutan-ini-ke-pemerintah
