Berita yang disalin di narasi, mengenai UU Dwi Kewarganegaraan, adalah untuk kepentingan WNI yang di luar negeri, bukan untuk mempermudah non WNI masuk ke Indonesia.
Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.
======
KATEGORI
Disinformasi.
======
SUMBER
(1) Pertanyaan dari salah satu anggota FAFHH.
——
(2) http://bit.ly/2tu5BnF, post dari akun Facebook “Ika Arianti Putri” (facebook.com/ariyanti.putri.35380), sudah dibagikan 2.908 kali per tangkapan layar dibuat.
——
(3) http://bit.ly/2N0LHJi, post-post oleh akun-akun lain di Facebook (public posts).
——
(4) http://bit.ly/2K8Lx4M, cuitan oleh akun-akun di Twitter.
——
(5) http://bit.ly/2yIdhrt, post di forum Kaskus, salah satu sumber dari post-post di atas, salinan dari laman eramuslim.com yang sudah tidak bisa diakses.
======
NARASI
“VALID !!
JOKOWI MENJUAL INDONESIA*
Jokowi Instruksikan Dirjen Imigrasi Rekrut PNS Baru Dengan Mengutamakan Etnis Cina dan Non Muslim. Ditempatkan Di Pos Pos Guna Memuluskan Kedatangan China RRC Yang Menggunakan ID WNI (e-KTP) Aspal Dengan Atau Tanpa Pasport.
Jokowi Serahkan Sertifikat Pulau Reklamasi, Ini Kata Tim Anies-Sandi https://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/21/05080051/jokowi-serahkan-sertifikat-pulau-reklamasi-ini-kata-tim-anies-sandi …”
Sisa narasi adalah salinan dari laman eramuslim.com, selengkapnya di poin (6) bagian REFERENSI.
======
PENJELASAN
(1) Menambahkan kata “Valid” tanpa menyertakan sumber kredibel tidak menjadikan klaim tersebut valid, tipikal penggunaan teknik “Appeal to Authority”, selengkapnya di poin (3) bagian REFERENSI.
——
(2) Tautan ke berita mengenai penyerahan sertifikat pulau reklamasi tidak ada hubungannya dengan klaim “kedatangan Cina RRC”. Klaim ini menggunakan teknik disinformasi “Koneksi yang salah”, selengkapnya di poin (4) bagian REFERENSI.
——
(3) UU Dwi Kewarganegaraan adalah untuk kepentingan WNI yang di luar negeri: “Seorang warga yang tinggal di Philadelphia bernama Hanni mengaku menikah dengan seorang petani di wilayah itu dan memiliki anak berkewarganegaraan Amerika Serikat. “Anak saya orang AS lahir di AS, saya takut anak saya ketika pulang ke Indonesia tidak bisa jadi orang Indonesia lagi. Saya mau anak saya bisa dapat dwikewarganegaraan,” ujar Hanni” (selengkapnya di poin (2) bagian REFERENSI), bukan untuk mempermudah non WNI masuk ke Indonesia. Klaim mempermudah non WNI masuk ke Indonesia menggunakan teknik disinformasi “Konten yang Menyesatkan”, selengkapnya di poin (5) bagian REFERENSI.
======
REFERENSI
(1) http://bit.ly/2lyR6L6, kompas.com: “Jokowi Serahkan Sertifikat Pulau Reklamasi, Ini Kata Tim Anies-Sandi
ANDRI DONNAL PUTERA
Kompas.com – 21/08/2017, 05:08 WIB
(foto)
Ketua Tim Sinkronisasi untuk Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Sudirman Said (kanan), memberi keterangan pers usai menemui Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Selasa (1/8/2017) siang. Sudirman ditemani anggota Tim Sinkronisasi, Marco Kusumawijaya, berbicara mengenai kebijakan pembangunan di Jakarta, salah satunya reklamasi.(KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA )
JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Tim Sinkronisasi untuk Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Sudirman Said, menyebut akan menampung semua masukan bagi pemerintahan Anies-Sandi ketika sudah dilantik nanti, termasuk kebijakan reklamasi pantai utara Jakarta.
Hal ini diungkapkan menanggapi penyerahan sertifikat pengelolaan pulau reklamasi oleh Presiden Joko Widodo kepada Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, tepatnya Pulau C dan D, pada Minggu (20/8/2017) siang.
“Setelah pak Anies dan pak Sandi dilantik, pasti akan mempelajari semua aspek dan pasti juga akan mendengar dari pak Gubernur Djarot bahkan pasti akan mendengar juga dari Presiden karena soal reklamasi kan kelihatannya berkaitan dengan Pemerintah Pusat,” kata Sudirman kepada Kompas.com, Minggu petang.
Menurut Sudirman, Anies dan Sandi dipastikan membuka diri terhadap semua masukan dan pandangan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan reklamasi.
Sampai saat ini, Tim Sinkronisasi juga masih bekerja meramu semua masukan dari masyarakat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta untuk dijadikan draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Sebelumnya, baik Anies maupun Sandi menyatakan tetap berpegang teguh dengan sikap awal mereka yaitu menolak reklamasi di pantai utara Jakarta. Bahkan, Sandi sempat menyampaikan akan segera mengaudit hasil kajian amdal pulau-pulau reklamasi yang sudah terlanjur dibuat.
Audit akan dilakukan sesegera mungkin setelah dia dan Anies dilantik secara resmi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pelantikan terhadap keduanya dijadwalkan pada Oktober 2017 mendatang.
(video)
Pimpinan Komisi IV DPR Kunjungi Proyek Reklamasi(Kompas TV)
Penulis: Andri Donnal Putera
Editor: Ana Shofiana Syatiri”.
——
(2) http://bit.ly/2K88o0d, tempo.co: “Bertemu Diaspora di AS, Jokowi Akan Dorong RUU Dwikewarganegaraan
Oleh : Tempo.co
Senin, 26 Oktober 2015 08:56 WIB
(foto)
Presiden Jokowi berdialog dengan WNI dan diaspora Indonesia di Amerika Serikat di Wisma Tilden, AS. Dalam kunjungannya ke AS, Presiden Jokowi menyempatkan diri untuk menggelar dialog dengan WNI dan diaspora di Amerika Serikat.Twitter.com/@Jokowi
TEMPO.CO, Washington DC – Dalam kunjungan ke Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo berjanji mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang Dwikewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campur. Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam sesi dialog dengan masyarakat dan diaspora Indonesia di Wisma Tilden, Washington DC, Ahad, 25 Oktober 2015.
“(Pertanyaan) Bu Hanni dari Philadelphia biar dijawab Bu Menteri Luar Negeri karena ke mana pun kita ditanyakan itu. Kalau saya akan dorong agar itu cepat diselesaikan,” kata Jokowi.
Seorang warga yang tinggal di Philadelphia bernama Hanni mengaku menikah dengan seorang petani di wilayah itu dan memiliki anak berkewarganegaraan Amerika Serikat. “Anak saya orang AS lahir di AS, saya takut anak saya ketika pulang ke Indonesia tidak bisa jadi orang Indonesia lagi. Saya mau anak saya bisa dapat dwikewarganegaraan,” ujar Hanni. Pertanyaan itu disambut tepuk tangan meriah dari masyarakat yang hadir.
Hanni mengaku anaknya yang pertama telah duduk di bangku kuliah jurusan komputer sains dan menguasai bahasa Mandarin, Arab, Inggris, dan Indonesia. Hanni mengklaim terus memantau perkembangan RUU Kewarganegaraan yang sudah ada di program legislasi nasional di DPR. Dia berharap agar pemerintah mendorongnya.
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi, ketika dipersilakan Presiden Jokowi untuk menjawab pertanyaan tersebut, mengatakan pemerintah sudah membahas hal itu dan telah ada perkembangan ketika pada Agustus 2015 ada pertemuan diaspora Indonesia yang digelar di Jakarta. “Kita sudah bahas, sudah ada pergerakan Agustus kemarin, ada pertemuan diaspora yang digelar di Jakarta dengan teman-teman diaspora,” tutur Retno.
Menurut Retno, hal itu merupakan salah satu bentuk keberpihakan pemerintah terhadap diaspora di luar negeri karena potensi besar diaspora untuk mendukung pembangunan nasional. “Aset yang ada ini harus kita kelola dengan baik dengan cara bekerja sama dengan baik. Kita kaji dan saya sudah sampaikan juga ke Menkumham. Kalau Presiden mengatakan begitu, arahnya sudah jelas mau ke mana,” ucap Retno.
Di Kementerian Luar Negeri, kata Retno, ada wakil direktur yang khusus mengurus masalah diaspora, yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kaum diaspora.
ANTARA”.
——
(3) http://bit.ly/2H4PMJM, tentang “Appeal to Authority”: “Dalam kerja jurnalistik pernyataan narasumber lazimnya diverifikasi terlebih dahulu dan diberi penjelasan dalam kapasitas apa narasumber memberikan pernyataannya. Pernyataan tersebut mestinya diuji dengan pertanyaan-pertanyaan seperti, apa bukti dari pernyataan tersebut? Dalam konteks bagaimana narasumber bisa mendapat informasi tersebut? Serta, apa kemungkinan bias motif politik narasumber dalam menyampaikan pernyataan tersebut?”.
——
(4) http://bit.ly/2rhTadC, firsdraftnews.org: “Koneksi yang Salah
Ketika judul, gambar, atau keterangan tidak mendukung konten”.
——
(5) http://bit.ly/2rhTadC, firsdraftnews.org: “Konten yang Menyesatkan
Penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu”.
——
(6) http://bit.ly/2yIdhrt, kaskus.co.id, letnan.spiers
Auto Banned – Join: 04-01-2016, Post: 3,192
21-10-2017 13:37: “JOKOWI MEMPERCEPAT UU DWI-KEWARGANEGARAAN DEMI CHINAISASI INDONESIA
#Ibu Pertiwi Telah DiPerkosa
Eramuslim.com.
Jokowi yang mempercepat UU Dwi Kewarganegaraan menandakan mantan Wali Kota Solo itu melaksanakan Chinanisasi di Indonesia.
“Dengan disahkannya UU Dwi Kewarganegaraan oleh Pemerintah Jokowi, berarti rencana Jokowi melaksanakan Chinanisasi sukses adanya,” kata aktivis politik Yudistira kepada suaranasional, Ahad [21/8].
Kata Yudistira, rakyat China yang sudah masuk ke Republik ini sebagai tenaga kerja asing, dengan sendirinya akan memiliki paspor kewarganegaraan Indonesia… bahkan KTP.
China menganut Dwi Kewarganegaraan [ius sanguinis] dan azas Kewarganegaraan ius solli atau loyalitas pada satu negara di mana dia dilahirkan.
“Lantas apakah kita sadar jika tujuan sebenarnya dari masuknya rakyat China tersebut adalah untuk menguasai Indonesia?! Sebab, secara kuantitatif populasi RRC sudah mencapai 2 miliar manusia… Sehingga, pemerintah China bukannya sudah tak mampu mengurus rakyatnya, tapi justru dengan hal itu memunculkan strategi dan upaya licik untuk mengkoloni atau membuat wilayah jajahan baru bernama Indonesia,” ungkap Yudistira.
Yudistira mengatakan, China menutup mata memberikan utang atau menggelontorkan yuan sampai tembus 650 Trilliun lebih ke Jokowi atas nama NKRI. Tapi tentunya ada syarat mutlak yang wajib dipenuhi Jokowi… dan itu disepakati lewat MoU antara RI dengan China.
“Yang paling tragis China kasih duit tapi status berutang dengan bunga 2,5%/bulan, sementara Jepang bisa memberi juga utang dengan bunga hanya 1 s/d 1,5%/bulan. Lalu proyek-proyek infrastruktur, rel kereta api dan lokomotifnya, ruas jalan Tol, tambang dan lain-lain, dalam hal ini yang mengerjakan harus China.
Itulah mengapa rakyat China didatangkan ke Indonesia secara bertahap.
“Sebab, sekarang saja China sudah menjajah umat Islam. Lihat Jokowi, lihat Ahok, lihat konglomerat yang menguasai hampir semua lini bisnis mulai BRI, BNI dan Mandiri semua berhutang dengan China… Televisi swasta, media cetak, media online, pabrik dan produk… semua buatan China,” jelas Yudistira.
“Apalagi yang tersisa buat rakyat bangsa Indonesia kecuali menjadi kacung baru di negeri sendiri…”
“Jadi marilah kita sadar dan menginsafi kondisi bangsa ini yang berada dalam penguasaan dan pengawasan asing,” pungkas Yudistira.
[jk/suaranasional]
HANCUR SUDAH.!! JOKOWI MENJUAL INDONESIA
Jokowi Instruksikan Dirjen Imigrasi Rekrut PNS Baru Dengan Mengutamakan Etnis Cina dan Non Muslim. Ditempatkan Di Pos Pos Guna Memuluskan Kedatangan China RRC Yang Menggunakan ID WNI (e-KTP) Aspal Dengan Atau Tanpa Pasport.
Jokowi Serahkan Sertifikat Pulau Reklamasi, Ini Kata Tim Anies-Sandi https://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/21/05080051/jokowi-serahkan-sertifikat-pulau-reklamasi-ini-kata-tim-anies-sandi”.
——
(7) http://bit.ly/2tFeryi, sumber dari laman eramuslim di atas. Suaranasional.com: “21/08/2016
Percepat UU Dwi Kewarganegaraan, Rezim Jokowi Chinanisasi Indonesia
Ibnu Maksum-Politik
(foto)
Presiden Jokowi (IST)
(foto)
Foto: Grafis/Istimewa
Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mempercepat UU Dwi Kewarganegaraan menandakan mantan Wali Kota Solo itu Chinanisasi di Indonesia.
“Dengan disahkan UU Dwi Kewarganegaraan oleh Pemerintah Jokowi berarti rencana Jokowi Chinanisasi sukses adanya,” kata aktivis politik Yudistira kepada suaranasional, Ahad (21/8).
Kata Yudistira rakyat China yang sudah masuk ke Republik ini sebagai tenaga kerja asing maka dengan sendirinya akan memiliki paspor kewarganegaraan Indonesia, bahkan KTP.
China menganut dwi kewarganegaraan (ius sanguinis) dan menganut azas kewarganegaraan ius solli atau loyalitas pada satu negara di mana dia dilahirkan.
“Lantas apakah kita sadar jika tujuan sebenarnya dari masuknya rakyat China tersebut adalah untuk menguasai Indonesia, sebab secara kuantitatif populasi RRC sudah mencapai 2 miliar manusia sehingga pemerintah China bukannya sudah tak mampu mengurus rakyatnya tapi justru dengan hal itu munculkan strategi dan upaya licik untuk mengkoloni atau membuat wilayah jajahan baru bernama Indonesia,” ungkap Yudistira.
Yudistira mengatakan China menutup mata memberikan utang atau menggelontorkan yuan sampai tembus 650 Trilliun lebih ke Jokowi atas nama NKRI tapi tentunya ada syarat mutlak yang wajib dipenuhi Jokowi dan itu disepakati MoU antara RI dengan China.
“Yang paling tragis China ngasih duit tapi status ngutang dengan bunga 2,5%/bulan sementara Jepang bisa memberi juga utang dengan bunga hanya 1 s/d 1,5%/bulan, lalu proyek infrastruktur, rel kereta api dan lokomotifnya, ruas jalan Tol, tambang dan lain-lain dalam hal ini yang mengerjakan harus China. Itulah mengapa rakyat Chna akan didatangkan ke Indonesia secara bertahap.
“Sebab sekarang saja China sudah menjajah umat Islam, lihat Jokowi lihat Ahok lihat konglomerat yang menguasai hampir semua lini bisnis mulai BRI, BNI dan Mandiri semua berhutang dengan China, televisi swasta, media cetak, media online, pabrik dan produk semua buatan China,” jelas Yudistira.
“Jadi apalagi yang tersisa buat rakyat bangsa Indonesia kecuali menjadi kacung baru di negeri sendiri. Jadi marilah kita sadar dan menginsafi kondisi bangsa ini yang berada dalam penguasaan dan pengawasan asing,” pungkas Yudistira.”
======
Sumber: https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/670228719976333/
