Post tersebut tidak menyertakan detil tautan ke media yang disebut, Tribunnews.com, dan pencarian ke media yang disebutkan di narasi tidak menemukan berita yang menggunakan kalimat seperti yang ditulis. Tipikal penggunaan teknik “Appeal to Authority”.
======
KATEGORI
Disinformasi.
======
SUMBER
http://bit.ly/2uMAkQi, sudah dibagikan 4.723 kali per tangkapan layar dibuat.
======
NARASI
“Lindungi terus… Mumpung bodygardnya lagi berkuasa…
Tribunnews.com
Jokowi, Megawati marah jika puan maharani dikaitkan dengan kasus E-KTP
Jakarta-Jumpa press Megawati yang didampingi presiden.
Dengan nada marah megawati menyatakan bahwa putrinya (puan maharani) tidak ada kaitan dengan kasus E-KTP.
Menurut ketua umum PDIP. KPK tidak perlu mengadakan penyidikan dan pemeriksaan atas putrinya (puan maharani).
KPK harus menghormati dan mematuhi keputusan yang telah diperintahkan presiden.
Kewenangan dan tanggung jawab dikementerian berada dalam keputusan dan kebijakan presiden.. Tuturnya.”
======
PENJELASAN
http://bit.ly/2H4PMJM, teknik “Appeal to Authority”: “Dalam kerja jurnalistik pernyataan narasumber lazimnya diverifikasi terlebih dahulu dan diberi penjelasan dalam kapasitas apa narasumber memberikan pernyataannya. Pernyataan tersebut mestinya diuji dengan pertanyaan-pertanyaan seperti, apa bukti dari pernyataan tersebut? Dalam konteks bagaimana narasumber bisa mendapat informasi tersebut? Serta, apa kemungkinan bias motif politik narasumber dalam menyampaikan pernyataan tersebut?”.
======
REFERENSI
(1) http://bit.ly/2Ej3PIY, hasil pencarian Google: “Tribunnews.com Jokowi Megawati marah jika puan maharani dikaitkan dengan kasus E-KTP.”
——
(2) http://bit.ly/2EggGv7, hasil pencarian Google: “Tribunnews.com Dengan nada marah megawati menyatakan bahwa putrinya (puan maharani) tidak ada kaitan dengan kasus E-KTP.”
——
(3) http://bit.ly/2GOWCoY, hasil pencarian Google: “Tribunnews.com Menurut ketua umum PDIP. KPK tidak perlu mengadakan penyidikan dan pemeriksaan atas putrinya (puan maharani).”
——
(4) http://bit.ly/2GsytVW, hasil pencarian Google: “Tribunnews.com KPK harus menghormati dan mematuhi keputusan yang telah diperintahkan presiden.”
——
(5) http://bit.ly/2EfUDVw, hasil pencarian Google: “Tribunnews.com Kewenangan dan tanggung jawab dikementerian berada dalam keputusan dan kebijakan presiden.. Tuturnya.”
——
(6) http://bit.ly/2Ip9AHc, hasil pencarian Google Image: “penjara ahok di mako brimob”. Mengarah ke video dan laman oleh media-media yang tidak kredibel.
======
Sumber: https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/622792958053243/
