Sumber : Media Sosial
Narasi :
SUMBER: (1) Pertanyaan dari pengikut Halaman MAFINDO.
(2) https://goo.gl/9uTj77, sudah dibagikan 7.147 kali ketika tangapan layar dibuat.
NARASI: “Sebuah Rezim yang mencari solusi Pembiayaan pembangunan dengan Cara Menjual Aset-aset Vital Negara yang sudah susah payah dibangun oleh Rezim sebelumnya, adalah Rezim ‘Primitif’.
Pola menjual Aset bangsa untuk kepentingan sesaat pada saat Berkuasa adalah pola yang mirip dilakukan oleh Emak-emak yang sedang panik ketika dikejar-kejar tukang Kredit.
Apalagi Jika yang dijual oleh Rezim berupa Aset Vital Nasional berupa Bandara-bandara Internasional dan Pelabuhan-pelabuhan Internasional, Kebijakan ini akan mengancam kedaulatan dan Keamanan Nasional,
Bangsa kita akan sangat lemah dan rentan terhadap kejahatan dan infiltrasi Asing. Narkoba,senjata ilegal, imigran gelap dan berbagai ancaman Negara Lainnya akan sulit dikontrol apabila Objek-objek Vital ini diKuasai Oleh Pihak Swasta maupun Pihak Asing. Ketika Objek Vital ini diKuasai oleh negara saja, banyak sekali kebobolan2 yg terjadi, apalagi jika pengelolaan dan penguasaan Objek-objek vital ini tidak diKuasai Negara.
Semoga Rezim ini segera sadar dan Insyaf atas segala kecerobohan yang dilakukan. Dan mari kita doakan Bandara- bandara dan Objek Vital yg sudah yang sudah terlanjur ditawarkan/dijual kepada pihak swasta dan pihak asing ini tidak jadi Terjual.
Selamatkan NKRI!”.
PENJELASAN: (1) Yang dijual adalah saham, salahsatu media memuat beritanya di https://goo.gl/3r9anr, “”Rencananya kita melepas sekian persen saham, pasti minoritas, investor akan memasukkan uang ke dalam perusahaan dan uang tersebut akan menjadi investasi untuk mengembangkan Kuala Namu dan Sepinggan,” ungkapnya di Kantor Kemenhub, Selasa (17/1/2017).”.
.
(2) https://goo.gl/C7nBFq, “Struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia cenderung terkonsentrasi pada segelintir
pemegang saham, yaitu sebagian besar perusahaan dimiliki oleh kelompok perusahaan atau pemegang
saham mayoritas yang pada penelitian ini selanjutnya disebut sebagai pemegang saham pengendali
(Claessens, Djankov, & Lang, 2000; Siregar, 2007; Diyanty, 2012). Kepemilikan yang terkonsentrasi
dapat menyebabkan konflik keagenan yang terjadi bergeser menjadi masalah keagenan antara
pemegang saham pengendali dan pemegang saham nonpengendali, bukan lagi konflik keagenan
antara manajemen dan pemegang saham. Penyebab terjadinya masalah keagenan tersebut dikarenakan
terdapat pemisahan hak kendali dan hak arus kas pemegang saham pengendali melalui lintas
kepemilikan atau struktur piramida antar perusahaan.
Menurut La Porta et al. (1999) hak kendali merupakan persentase hak suara pemegang saham
untuk ikut serta dalam mengambil keputusan kebijakan perusahaan, sedangkan hak arus kas
merupakan klaim keuangan pemegang saham terhadap perusahaan sesuai persentase hak arus kas.
Hak kendali pemegang saham dalam perusahaan harusnya diwakili oleh hak arus kas pemegang
saham yang timbul dari investasi yang sebenarnya, tetapi karena pengaruh struktur piramida dan
partisipasi dalam manajemen maka hak kendali dan hak arus kas mungkin tidak sama. Hal tersebutlah
yang menyebabkan pemegang saham pengendali biasanya memiliki hak kendali atas perusahaan
melebihi hak arus kas mereka. Perbedaan hak kendali dan hak arus kas mendorong pemegang saham
pengendali melakukan ekspropriasi1
dengan mengatur transaksi-transaksi dalam perusahaan yang
dapat merugikan pemegang saham minoritas, hal ini disebut efek negatif entrenchment2
yang
dilakukan oleh pemegang saham pengendali.”.
.
(3) Bukan hal yang aneh untuk dilakukan, contohnya yang belum lama ini diberitakan: https://goo.gl/TTnQgg, “DUBAI (Reuters) – Arab Saudi telah mempekerjakan Goldman Sachs (GS.N) untuk mengelola penjualan saham di bandara Riyadh, privatisasi besar pertama di sebuah bandara di kerajaan tersebut, tiga sumber yang mengetahui hal tersebut mengatakan.”.
REFERENSI: (1) https://goo.gl/3r9anr, “Bandara Kualanamu dan Sepinggan Mau Dijual ke Amerika
Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Selasa 17 Januari 2017, 17:40 WIB
Ilustrasi bandara. (Foto: Okezone)
JAKARTA – Pertemuan Menteri Perhubungan Budi karya Sumadi dengan Duta Besar Amerika Serikat (AS) Joseph R Donovan sore ini untuk membicarakan beberapa kerjasama bisnis. Salah satunya di bidang transportasi udara.
Selain itu, Menhub juga berencana menawarkan ke AS untuk bekerja sama dalam pengoperasian sejumlah bandara di Indonesia. Di antaranya Bandara Kualanamu di Medan, Sumatera Utara dan Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Hal ini agar memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dengan penataan yang baik.
“Rencananya kita melepas sekian persen saham, pasti minoritas, investor akan memasukkan uang ke dalam perusahaan dan uang tersebut akan menjadi investasi untuk mengembangkan Kuala Namu dan Sepinggan,” ungkapnya di Kantor Kemenhub, Selasa (17/1/2017).
Menurut Menhub, pemilihan kedua bandara tersebut dilakukan setelah melakukan diskusi dengan Kementerian BUMN. Dari hasil diskusi menurut Menhub itu merupakan bandara yang terbaik setelah Bali dan Jakarta.
“Hasilnya setelah diskusi dengan BUMN, ini adalah bandara terbaik setelah Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali dan Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Dengan keragaman industri aviasi di bandara itu akan meningkatkan kompetitif negara secara utuh,” jelasnya.
(mrt)”.
.
(2) https://goo.gl/TTnQgg, versi terjemahan: “25 JULI 2017 / 7:52 PM / 3 BULAN AGO
Eksklusif – Arab Saudi mempekerjakan Goldman untuk sumber penjualan saham Riyadh
Saeed Azhar, Hadeel Al Sayegh, Tom Arnold
3 MIN READ
DUBAI (Reuters) – Arab Saudi telah mempekerjakan Goldman Sachs (GS.N) untuk mengelola penjualan saham di bandara Riyadh, privatisasi besar pertama di sebuah bandara di kerajaan tersebut, tiga sumber yang mengetahui hal tersebut mengatakan.
FILE PHOTO: Saudis beristirahat di bandara Riyadh, di Arab Saudi, 10 Maret 2009. REUTERS / Fahad Shadeed / File Photo
Saudi Civil Aviation Holding berencana untuk menjual saham minoritas di Bandara Internasional Khalid Riyadh, kata sumber tersebut, tanpa memberikan jangka waktu untuk penjualan tersebut.
Ukuran dan nilai potensial saham tidak diketahui secara pasti, namun Riyadh memiliki bandara terbesar kedua di Arab Saudi setelah Bandara Internasional Abdulziz, Jeddah.
Pejabat telah menyoroti transportasi sebagai sektor prioritas untuk privatisasi karena Arab Saudi terlihat mengurangi pengeluaran pemerintah, memperbaiki layanan dan diversifikasi ekonomi bergantung minyaknya.
Namun, prosesnya sudah lama berjalan. Kerajaan tersebut mengatakan pada bulan November 2015 diharapkan dapat memprivatisasi bandara pada kuartal pertama tahun 2016.
Saudi Civil Aviation Holding dibentuk untuk mengelola proses privatisasi, kata Otoritas Penerbangan Sipil Saudi (GACA) Saudi di situsnya. GACA tidak menanggapi permintaan untuk mengomentari penjualan saham bandara Riyadh.
Bandara Internasional Raja Khalid menangani 22,5 juta penumpang pada 2016, naik 0,9 persen tahun ke tahun.
Arab Saudi mencoba untuk mengumpulkan $ 200 miliar selama beberapa tahun ke depan melalui penjualan saham dalam aset seperti bandara.
Pemerintah juga telah membawa perusahaan asing untuk mengelola beberapa bandaranya termasuk Otoritas Bandara Dublin (DAA), yang mendapat penghargaan pada tahun 2016 kontrak untuk mengelola dan mengoperasikan Terminal 5 bandara Riyadh yang baru.
Changi Airport Group Singapura diberikan pada bulan April sebuah kontrak untuk mengoperasikan Bandara Internasional King Abdulaziz (KAIA) di Jeddah sampai 20 tahun.
Peran Goldman datang pada saat bank-bank investasi meningkatkan kehadiran mereka di Arab Saudi untuk memanfaatkan program privatisasi di negara tersebut seperti penawaran umum perdana $ 100 miliar Aramco tahun depan.
Goldman Sachs baru-baru ini mengajukan permohonan kepada regulator pasar modal Arab Saudi untuk lisensi untuk memperdagangkan ekuitas di kerajaan tersebut, Reuters melaporkan pada bulan Juni.
Juru bicara Goldman Sachs di London menolak berkomentar.
Pelaporan tambahan oleh Alexander Cornwell dan Reem Shamseddine; Mengedit oleh Mark Potter
Standar kami: Prinsip Kepercayaan Thomson Reuters.”.
.
(3) https://goo.gl/f8qSEP, versi bahasa asli (English): “JULY 25, 2017 / 7:52 PM / 3 MONTHS AGO
Exclusive – Saudi Arabia hires Goldman for Riyadh airport stake sale-sources
Saeed Azhar, Hadeel Al Sayegh, Tom Arnold
3 MIN READ
DUBAI (Reuters) – Saudi Arabia has hired Goldman Sachs (GS.N) to manage the sale of a stake in Riyadh airport, the first major privatisation of an airport in the kingdom, three sources familiar with the matter said.
FILE PHOTO: Saudis rest at Riyadh airport, in Saudi Arabia, March 10, 2009. REUTERS/Fahad Shadeed/File Photo
The Saudi Civil Aviation Holding plans to sell a minority stake in Riyadh’s King Khalid International Airport, the sources said, without providing a timeframe for the sale.
The exact size and potential value of the stake were not immediately known, but Riyadh has the second biggest airport in Saudi Arabia after Jeddah’s King Abdulziz International Airport.
Officials have highlighted transport as a priority sector for privatisations as Saudi Arabia looks to reduce government spending, improve services and diversify its oil dependent economy.
However, the process has taken time to get underway. The kingdom had said in November 2015 it expected to begin privatising airports in the first quarter of 2016.
Saudi Civil Aviation Holding was set up to manage the privatisation process, the Saudi General Authority of Civil Aviation (GACA) says on its website. GACA did not respond to a request for comment on the Riyadh airport stake sale.
King Khalid International Airport handled 22.5 million passengers in 2016, up 0.9 percent year-on-year.
Saudi Arabia is trying to raise $200 billion over the next several years through stake sales in assets such as airports.
The government has also brought in foreign firms to manage some of its airports including the Dublin Airport Authority (DAA), which was awarded in 2016 the contract to manage and operate Riyadh airport’s new Terminal 5.
Singapore’s Changi Airport Group was awarded in April a contract to operate the King Abdulaziz International Airport (KAIA )in Jeddah for up to 20 years.
Goldman’s role comes at a time when investment banks are stepping up their presence in Saudi Arabia to capitalise on the country’s privatisation programme such as Aramco’s planned $100 billion initial public offering next year.
Goldman Sachs recently applied to Saudi Arabia’s capital markets regulator for a licence to trade equities in the kingdom, Reuters reported in June.
A Goldman Sachs spokesman in London declined to comment.
Additional reporting by Alexander Cornwell and Reem Shamseddine; Editing by Mark Potter
Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.”.
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/541000396232500/
