Unggahan berisi klaim “harga per porsi dipangkas, anggaran makan gratis untuk 3 juta anak tetap Rp71 triliun” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Perusahaan tidak mengundang kandidat melalui WhatsApp dan email berdomain selain mayora.co.id, mayoraportal.co.id, dan ptcns.co.id.

Pembayaran Rp226,9 miliar per bulan selama 30 tahun adalah utang pembangunan, bukan upeti.

Unggahan yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9%.

Video yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 96,1%.

“Lapor Mas Wapres” merupakan program pemerintah yang telah diketahui Presiden Prabowo.

Prabowo Subianto sampai saat ini masih menjadi Ketua Umum Partai Gerindra.

Sri Mulyani hanya menyebut adanya dugaan korupsi jumbo berupa penggelapan dana ekspor di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) oleh empat perusahaan dengan nilai pinjaman mencapai Rp2,5 triliun. 

Konteks asli foto adalah momen Ridwan Kamil mendemonstrasikan program “Mobil Curhat” yang ia gagas saat masa kampanye Pilkada Jakarta 2024.

Unggahan yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1%.

Faktanya, kebijakan penghapusan utang hanya menyasar golongan masyarakat atau UMKM yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu.

Faktanya, foto yang beredar merupakan cuplikan dokumentasi dari kejadian yang berbeda, yakni korban bunuh diri dan korban kekerasan aksi protes.

Korlantas Polri menegaskan bahwa SIM tidak dapat berlaku seumur hidup, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim.

Tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim.

Gibran bergelar Bachelor of Science dari University of Bradford (Singapura) sejak November 2010.

Video yang beredar merupakan momen Adi Hidayat mengunjungi markas Kopassus pada 2022.

Tidak ada peraturan baru yang diterbitkan di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk memiskinkan pelaku korupsi dana desa.