[SALAH] PBB Serukan Pembubaran Dewan Perdamaian Trump

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “pbb menyerukan pembubaran dewan perdamaian trump” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, mengarah ke pemberitaan reportaseindonesia.com “PBB Serukan Pembubaran Dewan Perdamaian Bentukan Trump”. Hanya saja tidak ditemukan berita senada dari media resmi yang lain yang bisa mengkoroborasi kebenaran berita, baik dalam negeri maupun luar negeri.

TurnBackHoax lalu memeriksa kredibilitas media tersebut ke laman dewanpers.or.id. Hasilnya ditemukan jika reportaseindonesia.com tidak terdaftar di Dewan Pers.

TurnBackHoax lalu memanfaatkan Google Lens untuk memeriksa foto yang disertakan dalam unggahan. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah pemberitaan yang tidak saling berkaitan, antara lain:

• Berita republika.id “Pembungkaman Suara Anti-Israel Makin Kencang”. Berita yang tayang pada Jumat (11/7/2025) itu melaporkan bahwa AS menjatuhkan sanksi pada hari Rabu (9/7/2025) terhadap Francesca Albanese (pelapor khusus PBB mengenai situasi HAM di wilayah pendudukan Palestina).
• Berita narasi.tv “48 Perusahaan Terlibat "Ekonomi Genosida" di Palestina, Pelapor Khusus PBB Minta Dunia Akhiri Hubungan Dagang dengan Israel”. Berita yang tayang pada Jumat (4/7/2015) itu melaporkan bahwa Francesca Albanese menyampaikan seruan tegas bagi negara-negara di seluruh dunia untuk memutuskan hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. 

Sebagai informasi, dilansir dari tempo.com, Dewan Perdamaian (Board of Peace) adalah organisasi yang digagas oleh Donald Trump pada September 2025, ketika ia mengumumkan rencananya untuk mengakhiri konflik di Gaza. Board of Peace resmi didirikan dan piagamnya ditandatangani pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss, bertepatan dengan Forum Ekonomi Dunia (WEF). Jumlah anggotanya saat ini mencapai lebih dari 20 negara (termasuk Indonesia).

Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi valid dari pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi PBB yang membenarkan klaim “PBB menyerukan pembubaran Dewan Perdamaian Trump”.