- Jokowi menegaskan penerbitan atau perpanjangan izin tersebut adalah kewenangan teknis Kementerian ESDM dan pembangunan infrastruktur Trans Papua memiliki tujuan utama membuka akses dan menurunkan harga logistik di Papua, bukan semata-mata untuk kepentingan tambang.
- Klaim bahwa “Jokowi menandatangani izin tambang nikel Raja Ampat dan Jalan Trans Papua untuk tambang” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).
Beredar sebuah unggahan video [arsip] oleh akun Facebook “Putra” pada Sabtu (07/06/2025), dan juga akun instagram “bukan_fufufafa_” pada Sabtu (07/06/2025) dengan unggahan [arsip] yang sama. Unggahan tersebut menyebutkan Jokowi menandatangani izin usaha tambang nikel di Raja Ampat pada tahun 2017 dan klaim pembangunan infrastruktur Jalan Trans Papua hanya bertujuan untuk memudahkan logistik tambang dan “merampok” kekayaan alam Papua. Berikut narasi lengkapnya:
Ada udang di Balik Batu sungguh Presiden ke 7 itu Berdarah Dingin tahun 2017 telah menandatangani ijin Usaha Nikel di Raja Ampat
Ternyata Jokowi Membangun infrastruktur jalan Trans Papua ada tujuannya buat merampok Hasil kekayaan Papua lewat Gerombolannya, Dibuat jalan dan jembatan buat Logistik tambang Nikel dan baru terbongkar di Raja Ampat
Caption di Facebook:
Raja Ampat Terancam Tambang Nikel, Izin Terbit Sejak 2017 di Era Jokowi #saverajaampat
Caption di Instagram:
Masih bilang jokowi pahlawan….?Sakit kalian..!Pembangunan jalan Papua tujuannya apa ternyata ada udang di balik batu..Jokowi yg tanda tangani keberlanjutan yg meneruskan…Parah….
Tangkapan Layar Facebook
Tangkapan Layar Instagram
Hingga artikel ini ditulis, di Facebook video tersebut telah ditonton lebih dari 2,1 Juta kali, disukai sebanyak 20.949 kali, 4.271 kali komentar, dan 2.835 kali dibagikan. Sedangkan, di Instagram video tersebut telah ditonton lebih 29,3 ribu kali, dan dikomentari sebanyak 307 kali.
Pemeriksaan Fakta
Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “Jokowi menandatangani izin usaha tambang nikel di Raja Ampat pada tahun 2017″ dan “Jalan Trans Papua bertujuan untuk jalan dan jembatan logistik tambang nikel”. Tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim.
Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui pemberitaan media nasional, memang benar terdapat izin usaha pertambangan nikel di Raja Ampat, salah satunya PT Gag Nikel yang izinnya terbit pada tahun 2017, saat Joko Widodo menjabat Presiden RI dan Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM. Namun, Presiden Jokowi menegaskan penerbitan atau perpanjangan izin tersebut adalah kewenangan teknis Kementerian ESDM.
Kemudian pembangunan Jalan Trans Papua adalah proyek lama yang sudah direncanakan sejak era Presiden Soeharto, dengan tujuan utama membuka akses dan menurunkan harga logistik di Papua, bukan semata-mata untuk kepentingan tambang. Tidak ada bukti kuat pembangunan infrastruktur tersebut secara spesifik ditujukan untuk mempermudah logistik tambang nikel di Raja Ampat.
Kesimpulan
Klaim bahwa “Jokowi menandatangani izin tambang nikel Raja Ampat dan Jalan Trans Papua untuk tambang” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content). Pernyataan resmi Presiden Jokowi menegaskan penerbitan atau perpanjangan izin tersebut adalah kewenangan teknis Kementerian ESDM, dan pembangunan infrastruktur Trans Papua memiliki tujuan utama membuka akses dan menurunkan harga logistik di Papua, bukan semata-mata untuk kepentingan tambang.
(Ditulis oleh Desta Ardiansyah)