- Konteks video adalah demo mahasiswa Unhas ke DPRD Makassar. Tidak terdapat tuntutan sebagaimana klaim pada narasi.
- Unggahan berisi klaim “demo mahasiswa tuntut Puan Maharani mundur dari DPR RI” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).
Akun Facebook “Syawaludin Lubis” pada Jumat (19/9/2025) mengunggah video [arsip] berisi narasi:
“Sebelum Negara tambah parah
Mahasiswa turun kembali ke jalanan, menyuarakan agar Puan Maharani lebih baik segera mengundurkan diri sebelum keadaan negara tambah parah. Mengingat selama kepemimpinannya sebagai ketua DPR belum ada terobosan baru yang membuat warga bangga, malah sebaliknya kekacauan dimana-mana”
Hingga Rabu (5/11/2025), unggahan telah disukai sekitar 30,6 ribu akun, 1.700 kali dibagikan ulang, serta menuai 2.200-an komentar.
Pemeriksaan Fakta
Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) melakukan penelusuran terhadap klaim dengan mengetikkan kata kunci “Demo almet merah tuntut reformasi aparat penegak hukum” di mesin pencarian Google.
Pencarian teratas merujuk pada berita Unhas TV “Dari Kampus ke DPRD Sulsel, 2 Ribuan Mahasiswa Unhas Gelar Aksi, Ini Tuntutannya?”
Dalam berita yang tayang pada Sabtu (30/08/2025) itu dijelaskan bahwa aksi demonstrasi terkait dengan represifitas aparat penegak hukum. Sehingga, massa aksi menuntut adanya reformasi aparat penegak hukum.
Lebih lanjut, TurnBackHoax menelusuri poin-poin tuntutan massa dengan mengetikkan kata kunci “Delapan tuntutan utama mahasiswa Unhas” di mesin pencarian Google. Hasilnya di pencarian teratas merujuk pada artikel identitasunhas.com “Infografis: 8 Tuntutan Mahasiswa Unhas pada Demonstrasi DPR”.
Berita yang tayang pada Rabu (24/9/2025) itu menjelaskan bahwa tuntutan massa adalah sebagai berikut:
- Represifitas aparat: Adli tersangka penabrakan massa aksi dan reformasi aparat kepolisian,
- Tunjangan DPR: evaluasi alokasi dana DPR,
- Bara-Baraya: Pertahankan ruang hidup warga Bara-Baraya yang terancam oleh kebijakan eksploitatif,
- PBB-P2: Kaji lebih dalam mengenai klasterisasi pajak dan evaluasi TKD,
- RUU Perampasan Aset: Segera sahkan sebagai instrumen pemberantasan korupsi,
- Tolak Program MBG: yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat
- Tertibkan tambang ilegal yang merusak lingkungan, menyingkirkan masyarakat adat, dan merugikan negara,
- Pendidikan Gratis: optimalkan akses pendidikan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi.
Tidak terdapat tuntutan penurunan Puan Maharani sebagaimana klaim pada narasi.
Kesimpulan
Unggahan berisi klaim “demo mahasiswa tuntut Puan Maharani mundur dari DPR RI” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).
(Ditulis oleh Vinanda Febriani)