
- Faktanya, video yang dibagikan adalah video demonstrasi UU Cipta Kerja atau Omnibus Law pada tahun 2020 lalu.
- Unggahan yang membagikan foto tersebut masuk ke kategori konten yang menyesatkan (misleading content).
Pada Senin (1/9/2025) beredar video di TikTok (arsip cadangan) oleh akun “dnidmuslim”
(@Pais_gurih) dengan narasi:
“citra raya cikupa bree 💪🇮🇩”
dengan menambahkan:
“#fyppppppppppppppppppppppppppppppppシ゚viral🖤tiktok”
di unggahannya.
Unggahan ini mengeksploitasi/menumpang momen unjuk rasa DPR yang terjadi selama beberapa hari di akhir bulan Agustus 2025 baru-baru ini.

Per tangkapan layar dibuat unggahan tersebut sudah disukai 55.4 ribu dan dibagikan 24.2 ribu kali oleh pengguna TikTok lainnya dengan kondisi komentar dikunci sehingga tidak ada komentar di post tersebut.
Pemeriksaan Fakta
Tim Pemeriksa Fakta MAFINDO (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim menggunakan Google Lens untuk menemukan sumber foto yang disebarkan, hasilnya didapatkan sebuah sumber yang sebelumnya membagikan video yang mirip dengan konteks yang benar.
Akun Facebook “Tangsel Life” (fb.me/tangselife) sudah membagikan video yang dibagikan oleh akun X @AntoniusCDN sebelumnya pada 6 Oktober 2020 lalu, sehingga dari aspek waktu tidak relevan dengan momen unjuk rasa DPR yang berlangsung di akhir bulan Agustus beberapa hari lalu.
Untuk mengkoroborasi mendukung sumber di atas, pencarian di Google News dengan kata kunci “demo omnibus law citra raya cikupa” dengan membatasi pencarian di Oktober 2020 menghasilkan satu artikel dari Liputan6.com terbitan 8 Oktober 2020 yang memuat informasi mengenai berkumpulnya buruh di depan gerbang Citra Raya Cikupa di paragraf ke 8 di bagian “Tangerang”.
Berkaitan dengan momen unjuk rasa DPR, pencarian di Google News dengan kata kunci “unjuk rasa dpr” menghasilkan artikel dari sumber-sumber autoritatif, yaitu berita dari berbagai media.
Kesimpulan
Unggahan tersebut masuk ke kategori konten yang menyesatkan (misleading content). Faktanya, video yang dibagikan adalah video demonstrasi UU Cipta Kerja atau Omnibus Law pada tahun 2020 lalu.