- Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Video yang beredar pun merupakan hasil rekayasa AI.
- Unggahan video berisi klaim “perwira TNI tolak kenaikan pajak dan penambahan gaji DPR saat rapat bersama Kemenkeu” adalah konten palsu (fabricated content).
Akun TikTok “regilgbeqhe” pada Jumat (22/8/2025) membagikan video [arsip], isinya berupa klaim yang menyebut seorang perwira TNI menolak rencana kenaikan pajak serta penambah gaji DPR RI saat rapat bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Berikut narasi yang diucapkan narator dalam video:
“Berita hangat hari ini. Dalam rapat bersama beberapa pejabat kementerian keuangan, seorang perwira TNI dengan lantang menolak rencana kenaikan pajak serta penambahan gaji DPR. Penolakan itu disampaikan karena dinilai tidak masuk akal dengan kondisi rakyat yang kian terbebani”
Hingga Minggu (31/8/2025) unggahan tersebut telah disukai oleh 237.000-an pengguna dan menuai hampir 23.000 komentar.
Pemeriksaan Fakta
Dari pengamatan Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax), gerak wajah laki-laki dalam unggahan akun TikTok “regilgbeqhe” itu tidak terlihat natural dan video diulang-ulang sampai 3 kali, kemungkinan besar buatan AI.
TurnBackHoax kemudian mengunggah video itu ke pendeteksi AI Hive Moderation. Hasilnya, diketahui bahwa video tersebut merupakan produk rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 98,6 persen.
Sebagai informasi, protes dan penolakan terkait pajak—salah satunya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2)—mencuat di sejumlah daerah sejak awal Agustus 2025.
Dilansir dari pemberitaan tirto.id yang tayang Kamis (14/8/2025), demo penolakan terjadi di Kabupaten Pati, Kota Cirebon, hingga Kabupaten Bone. Tempo.co melaporkan, sedikitnya ada 104 daerah yang menaikkan PBB, 20 daerah di antaranya naik lebih dari 100 persen.
Terkait tunjangan rumah senilai Rp50 juta untuk anggota DPR, dilansir dari theguardian.com, menuai gelombang penolakan karena dinilai berlebihan dan tidak adil. Pada Senin (25/8/2025), ribuan masyarakat (terdiri dari mahasiswa, pekerja, dan aktivis) turun ke jalan dan berunjuk rasa di depan gedung DPR RI untuk menuntut agar tunjangan tersebut ditiadakan.
Kesimpulan
Unggahan video berisi klaim “perwira TNI tolak kenaikan pajak dan penambahan gaji DPR saat rapat bersama Kemenkeu” merupakan konten palsu (fabricated content).
(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)