Hasil periksa fakta Raka
[FAKTANYA]: Video yang beredar dengan narasi menolak Jokowi berkuasa dan menuntut diskualifikasi Prabowo Gibran adalah tidak benar. Aksi mahasiswa tersebut merupakan demonstrasi bentuk penolakan pengesahan UU Cipta Kerja, video tersebut telah dimanipulasi dengan narasi yang menyesatkan.
====
[KATEGORI]: Konten yang menyesatkan.
====
[SUMBER]: https://perma.cc/6PVZ-B5ZH
====
[NARASI]: demo menolak jokowi berkuasa, menuntut kecurangan kpu dan diskualifikasi prabowo gibran secara uud, karena secara uud bila terjadi kecurangan dalam pemilu, maka paslon tersebut akan di diskualifikasi.
====
[PENJELASAN]: Beredar sebuah video dengan narasi menolak Jokowi berkuasa, menuntut kecurangan KPU dan mendiskualifikasi Prabowo Gibran.
Namun setelah dilakukan penelusuran video tersebut adalah tidak benar.
Faktanya Puluhan mahasiswa dari Aliansi Aliansi Mahasiswa Untuk Amanat Penderitaan Rakyat Kalbar atau Ampera kembali melakukan aksi demonstrasi menolak pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.(12/11/2020)
Setelah melakukan aksi setidaknya lebih dari satu jam di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan gerbang masuk Kantor Gubernur Kalbar, puluhan mahasiswa itu sempat masuk ke depan kantor gubernur. Massa pun diterima oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kalbar.
Namun, mengetahui Gubernur Kalimantan Barat tidak berada di kantor, mahasiswa kembali melanjutkan aksi dengan berjalan kaki ke Pendopo Rumah Dinas Gubernur Kalbar. Mahasiswa tetap ngotot ingin bertemu gubernur untuk menuntut sikap penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang sudah disahkan presiden.
Poin tuntutan mahasiswa kepada Gubernur Kalbar yakni menolak diterapkannya UU Cipta Kerja, menuntut gubernur menolak penerapan UU Cipta Kerja di Kalbar, serta meminta Gubernur Kalbar membuka ruang diskusi bersama mahasiswa.
Dengan demikian klaim video tersebut tidak benar dengan kategori konten yang dimanipulasi.
[REFERENSI]: https://youtu.be/J7jWipak4-k?si=h3SJJ82uSR060uDx