Hasil periksa fakta Evarizma Zahra.
Informasi yang menyesatkan. Hingga saat ini, tidak ada bukti bahwa negara bagian Lagos, Nigeria, telah mengesahkan hukum syariah.
=====
KATEGORI: KONTEN YANG MENYESATKAN
=====
Sumber: Artikel Fabulous International
https://archive.ph/2UYFL#selection-765.0-765.101
=====
Narasi
(Diterjemahkan ke Bahasa Indonesia):
“Dewan Majelis Negara Bagian Lagos Diam-diam Mengesahkan Hukum Syariah dalam Kesepakatan Untuk Mendapatkan Dukungan Untuk Tinubu”
=====
Penjelasan:
Situs Fabulous International menulis artikel tentang dewan majelis negara bagian Lagos, Nigeria, yang secara diam-diam mengesahkan hukum syariah demi mendapatkan dukungan untuk Bola Tinubu, gubernur Lagos yang mencalonkan diri kembali. Artikel tersebut juga menjelaskan bahwa hukum syariah tersebut telah ditandatangani dan resmi menjadi undang-undang oleh gubernur Lagos saat ini.
Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut tidak terbukti. Salah satu channel tv Nigeria melalui laman resminya channeltv.com telah menulis artikel mengenai berita tersebut dan menyertakan wawancara langsung dengan ketua komite Dewan Majelis Negara Bagian Lagos, Hon. Setonji David.
Berikut adalah hasil wawancara channeltv.com dengan Hon.Setonji David yang diterjemahkan ke Bahasa Indonesia:
“Kami tidak akan menghargai penulis pidato kebencian ini, tetapi untuk meluruskan: ini hanyalah isapan jempol dari imajinasi penulis dan kebohongan total. Selain itu, proses pembuatan undang-undang bersifat universal dan sangat terbuka. Anda tidak dapat mengesahkan undang-undang (di Nigeria) tanpa membawanya ke audiensi publik”.
Hingga saat ini, Nigeria masih menggunakan sistem politik republik federal dan tidak ada bukti tertulis mengenai hukum syariah yang disahkan oleh negara bagian Lagos.
Dengan demikian, artikel yang ditulis oleh Fabulous International mengenai hukum Syariah yang disahkan oleh Nigeria merupakan konten yang menyesatkan.
=====
Referensi:
https://www.channelstv.com/2022/07/13/we-have-not-passed-a-sharia-law-lagos-assembly/
http://www.nigeriahc.org.uk/government-politics
