Hasil Periksa Fakta Natalia Kristian (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas Indonesia).
Surat tersebut tidak benar, Sutarmidji selaku Gubernur Kalimantan Barat menegaskan bahwa surat yang beredar tersebut adalah palsu.
= = = = =
KATEGORI: Konten Palsu/Fabricated Content
= = = = =
SUMBER: Tangkapan layar surat
= = = = =
NARASI:
“GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
Pontianak, 9 November 2020
Nomor : 559/1001/2-11-BKD
Sifat : Penting dan Segera
Lampiran : Permohonan Bantuan Dana Pengamanan Pelaksanaan Pilkada
Yth. Pimpinan Direksi Perusahaan
Di – Kalimantan Barat.
Salam Sejahtera,
Dalam rangka pelaksanaan Pemiihan Kepala Daerah (PILKADA) 2020. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui APBD telah mengalokasikan Anggaran untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada. Dalam NPHD yang sudah ditandatangani untuk peyelenggaraan Pilkada terdapat kekurangan dana dari nilai Anggaran yang sudah disepakati, Maka dengan ini dihimbau kepada seluruh perusahaan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat untuk berpartisipasi dalam pembantuan dana.
Hal tersebut akan diteruskan kemasing-masing Pimpinan/Direksi Perusahaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- Menginformasikan rekening donasi ke seluruh pimpinan perusahaan
Bank. : MANDIRI
Nama Rekening : ALINAH
No. Rekening : 122-00-1044213-4 - Bantuan yang sudah terealisasi harap dilaporkan kepada Sekretaris Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta bukti pengiriman untuk diarsipkan dan diteruskan kebeberapa bidang pelaksana paling lambat 12 November 2020.
- Dana pengiriman dapat dikirim ke Ibu Alinah dengan nomor wa : 082124223600 atau ke info.kalbarpemprov@yahoo.com
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas bantuan dan partisipasinya diucapkan terima kasih”
= = = = =
PENJELASAN:
Beredar sebuah surat oleh Gubernur Kalimantan Barat dengan lampiran permohonan pengamanan pelaksanaan pilkada yang ditujukan kepada kepala pimpinan direksi perusahaan di Kalimantan Barat.
Berdasarkan penelusuran, surat permohonan tersebut adalah palsu dan tidak pernah dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji. Ia menegakan bahwa surat tersebut memakai alamat email yang tidak dimiliki Pemprov Kalbar, nomor handphone dan rekening yang juga tidak dimiliki olehnya.
“Kalau untuk pengamanan Pilkada kita menggunakan APBD. Saya sampaikan kepada masyarakat saya tidak pernah mentoleransi untuk kegiatan -kegiatan resmi pemerintah dengan minta bantuan pengusaha itu tidak pernah,” tegas Sutarmidji.
Melihat dari penjelasan tersebut, surat permohonan bantuan dana untuk pengamanan pelaksanaan pilkada Kalimantan Barat adalah tidak benar dan termasuk dalam Konten yang Konten Palsu/Fabricated Content.
= = = = =
REFERENSI:
https://pontianak.tribunnews.com/2020/11/11/sutarmidji-sebut-surat-permohonan-minta-bantuan-dana-pengamanan-pilkada-atas-nama-dirinya-palsu
https://pontianak.tribunnews.com/2020/11/11/beredar-surat-permohonan-bantuan-dana-untuk-pilkada-ke-perusahaan-polda-kalbar-langsung-bergerak
https://www.facebook.com/sat.raya.777/posts/228609198608556
#CekFaktaPilkadaMafindo
