Menteri/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro membantah tudingan bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Uno yang menyatakan bahwa pemerintah melakukan intervensi atau menontrol data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistisk (BPS) terkait kemiskinan dan pengangguran. “Itu sama sekali tidak benar, mereka (BPS) punya undang-undang yang menunjukkan independensi mereka,” kata Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, Jumat (31/8).
=====
Sumber: Media Daring
=====
Kategori: Klarifikasi
=====
Narasi :
“Itu sama sekali tidak benar, mereka (BPS) punya undang-undang yang menunjukkan independensi mereka,” kata Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, Jumat (31/8).
=====
Penjelasan:
Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres), Sandiaga Uno menuding pemerintah telah mengontrol atau mengintervensi data yang dikeluarkan oleh BPS.
Sebagai contoh, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mempertanyakan patokan garis kemiskinan yang ditetapkan, yakni Rp 401.220 per kapita per bulan, atau sekitar Rp 13.374 per hari.
“Apa realistis orang di zaman sekarang bisa hidup dengan Rp 13.000 per hari?” kata Sandiaga.
Dengan standar itu, data kemiskinan yang diklaim menurun ke angka 9,82 persen atau setara dengan 25,95 juta orang per Maret 2018. Ini pertama kalinya persentase penduduk miskin di Indonesia pada level single digit.
Lalu mengenai tingkat pengangguran yang menurun, Sandiaga juga menegaskan bahwa hitung-hitungan BPS masih mentah. BPS mencatat terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dari Februari 2017 sebesar 5,33 persen jadi 5,13 persen pada Februari 2018.
Namun, Sandiaga menilai, BPS hanya mengukur tingkat pengangguran terbuka tanpa melihat kualitas pekerjaannya. Menurut Sandiaga, banyak anak muda lulusan diploma dan sarjana yang terpaksa bekerja tidak sesuai dengan bidang dan kemampuannya.
Menanggap hal tersebut Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyatakan hal tersebut tidak benar. “Itu sama sekali tidak benar, mereka (BPS) punya undang-undang yang menunjukkan independensi mereka,” kata Bambang, Jumat (31/8).
Bambang menjelaskan independensi BPS terjaga dan dipagari oleh Undang-Undang, seperti UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Lebih lanjut Bambang mengungkapkan, pemerintah baik itu menteri maupun presiden baru mengetahui hasil data statistik BPS satu jam sebelum diumumkan melalui konferensi pers.
“Dari presiden sampai menteri terkait itu pun baru tahu satu jam sebelum press conference. Jadi sama sekali tidak ada unsur rekayasa atau intervensi,” tegasnya.
Senada, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, dalam menjalankan sensus dan survei, independensi adalah harga mati untuk BPS. Pemerintah, kata Suhariyanto, tidak pernah sekalipun mengintervensi BPS.
Ia menjelaskan, BPS mengumpulkan data lewat sensus dan survei dengan menggunakan konsep definisi dan metodologi yang mengacu pada manual dari PBB atau lembaga internasional. Oleh karena itu, Suhariyanto mengatakan, sensus dan survei BPS memotret fakta yang ada di lapangan.
“Data yang dirilis BPS ada yang menunjukkan keberhasilan program pemerintah, tetapi ada juga yang menunjukkan pekerjaan rumah yang harus dikerjakan,” ujarnya, Kamis (30/8).
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani juga menambahkan, survei BPS dilakukan dengan standar yang bisa dipertanggungjawabkan.
Dengan kredibilitas dan independensi BPS, Puan menegaskan bahwa pemerintah percaya penuh lembaga statistik milik negara tersebut. “Kalau kemudian badan statistik nasional tidak kita akui, kita mau pakai (data) apalagi?,” katanya, Kamis (30/8).
=====
Referensi:
1. https://www.viva.co.id/…/1070328-kepala-bappenas-bantah-tud…
2. https://nasional.kompas.com/…/bantah-sandiaga-puan-pastikan…
3. https://finance.detik.com/…/kepala-bappenas-pemerintah-tak-…
4. https://nasional.kontan.co.id/…/bps-data-kami-tak-hanya-tun…
5. https://www.merdeka.com/…/sandiaga-tuding-data-bps-diatur-p…