Akun Facebook Negara Bhakti memposting gambar yang berjudul “MIRIP GA?.”. Pada gambar tersebut diterangkan kondisi dan posisi PKI 1965 sama seperti PKI 2017. Selain gambar ini, terdapat juga narasi yang mendiskreditkan satu partai politik yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang secara secara tidak langsung disamakan dengan PKI 1965.
Terdapat 11 poin yang dituliskan akun Negara Bhakti yaitu sebagai berikut;
1.
❓Presiden RI saat ini adalah Kader Partai apa ?
✅ PDIP…!!!
Pada poin pembuka atau awal ini, akun Negara Bhakti tidak mempunyai isi pesan yang jelas. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang merupakan kader dari PDIP. Namun yang mesti diingat adalah, Jokowi terpilih karena didukung oleh gabungan partai politik. Dan sistem pemilihannya pun demokratis. Tidak sama seperti pemilihan Presiden Soekarno yang dimana sistem pemerintahan pada saat itu adalah parlementer dan keberadaan PKI pun legal atau sah.
2.❓Partai apa yg mengusulkan Pencabutan Tap MPRS 25 Thn 1966 ?
✅ PDIP…..!!!
Pakar Hukum, Refly Harun menjelaskan pencabutan Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 dapat dilakukan dengan dua cara, pertama melalui keputusan MPR dan kedua melalui gugatan ke MK. Pengusulan pencabutan Tap MPR ini sebenarnya juga muncul dari era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang berasal dari PKB dan merupakan tokoh NU.
Dengan begitu, pertanyaan dan jawaban poin ini dapat dikatakan mengabaikan faktor historis dan prosedural hukum untuk mencabut Tap MPR tersebut.
3.❓Anggota DPR yg mengaku & Menulis Buku “Aku Bangga Menjadi Anak PKI”, berasal dari Partai apa ?
✅ PDIP….!!!
Poin ini sering dianggap sebagai kebangkitan PKI di DPR dan mempermasalahkan anggota fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning si pembuat buka. Pada Undang-Undang Pemilu nomor 12 tahun 2003 dijelaskan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat: “bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya.”
Dengan begitu Ribka dapat disimpulkan bukanlah bagian dari PKI. Seperti bantahan yang pernah dikatakannya bahwa permasalahan dirinya anak PKI kerap digulirkan ke media oleh Purnawirawan TNI, Kivlan Zein. “Oh, si jenderal itu? Dia mah, dari dulu begitu. Waktu di Sukabumi juga ngomong gitu dan dia sudah minta maaf kok sama saya dan partai. Jadi Kivlan harus pelajari aku, karir politik aku dari bawah ke atas. Aku di PDIP bukan tiba-tiba, wah si Ribka anak PKI masuk partai. Aku berpolitik dari dulu,” kata Ribka. (2/6/2016).
4.❓Partai apa yg bekerjasama dengan Partai Komunis China ?
✅ PDIP…..!!!
Untuk partai politik di Indonesia yang bekerjasama dengan Partai Komunis China (PKC), bukanlah hanya PDIP saja. Tetapi partai berhaluan nasionalis seperti Golkar, Gerindra, Demokrat dan NasDem juga menjalin kerjasama dengan PKC. Partai politik yang berhaluan agama, seperti PPP dan PKS diketahui juga bekerjasama dengan PKC.
5.❓Saat Panglima TNI perintahkan anggotanya NOBAR FILM PENGHIANATAN G 30 S PKI, Kader Partai apa yg ribut & Menolak ?
✅ PDIP….!!!
Nobar Film G 30S memang menuai pro kontra. Tetapi PDIP melalui Sekjennya, Hasto Kristiyanto meminta film G 30S diperbarui. Berhubungan dengan rencana nonton bareng film G 30S yang digagas Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, PDIP melalui Hasto tak mau menyampuri gagasan Panglima TNI tersebut.
6.❓Yang Mengusulkan Penghapusan Kurikulum / Pelajaran Agama di Sekolah-2 Umum 
⁉
✅ *P D I P*
Secara personal yang dimaksud pada poin ini ialah Direktur Megawati Institute, Siti Musdah Mulia. Menjadi catatan adalah penghapusan kurikulum agama ini, berasal dari postingan di Facebook Siti Musdah Mulia. Dan Musdah Mulia mengaku, tulisan tersebut hanya copas dari beberapa milis. “Sahabat tercinta: tulisan tentang Pendidikan di Singapura itu sudah lama beredar di beberapa milis, herannya gak ada respon yang heboh,” ungkap Musdah di akun Facebook-nya (27/7/2015).
7.❓Inisiator Terbitnya PERPU Ttg Keormasan
✅ *P D I P*
PERPU sendiri merupakan perogratif Presiden, yang berarti subjektifitas Presiden dalam mengeluarkannya. Namun untuk menyetujui atau menolak PERPU adalah melalui persetujuan DPR atau dapat mengajukan Judicial Review ke MK.
8.❓Inisiator Dibubarkan HTI
✅ *P D I P*
Pembubaran HTI berdasarkan PERPU Ormas yang dikeluarkan oleh Presiden. Dan jika ditelusuri pun, yang mendukung pembubaran HTI bukanlah hanyai PDIP, tetapi partai pendukung pemerintah seperti Golkar, NasDem, PKB, PPP, Hanura hingga PKPI.
Bahkan MUI dan NU pun mendukung pembubaran HTI yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila.
9.❓Yg Mengusulkan Pembubaran FPI
✅ *P D I P*
Pembubaran Ormas telah diatur dalam PERPU Nomor 2 Tahun 2017. Dan pembubaran ini tidak berasal dari inisiatif partai, melainkan jika bertentangan dengan ideologi Pancasila. Menkumham Yasonna H Laoly juga telah menegaskan Perpu bukan hanya menyasar untuk satu Ormas saja. “Ndak-lah, masak hanya satu (ormas HTI),” kata Yasonna (12/7/2017).
10.❓Inisiator, Dana Alokasi Umat (DAU) Pengelolaan Dana Haji, dipinjam utk Pembangunan Infra Struktur
✅ *P D I P*
Pengalokasian dana haji untuk pembangunan infrastruktur tidak diinisiasi oleh PDIP. Ekonom Institute fot Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, mengatakan penempatan dana haji melalui instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk untuk pembiayaan pemerintah, termasuk proyek infrastruktur sebenarnya sudah ada sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Sebenarnya dana haji dari 2009 ini sudah diinvestasikan ke infrastruktur, tapi secara tidak langsung lewat SBSN (surat berharga syariah negara). Sifatnya pasif, risikonya juga nol karena dijamin pemerintah dan memang return-nya kecil,” kata Abra (31/7/2017).
11. ❓Inisiator pembelian 5000 Senpi mencatut nama presiden tanpa koordinasi dg Mabes TNI, diduga dilakukan oleh BIN … siapa partai pendukung utama terpilihnya Ka BIN saat ini?
✅ *P D I P*
Komjen Budi Gunawan terpilih menjadi Kepala BIN tidak hanya dukungan dari PDIP saja, tetapi juga oleh fraksi atau partai yang ada di DPR melalui prosedur uji kelayakan dan kepatutan.
⁉ *OPO MANÈH*
*Ada Apa dengan PDIP ?*
CATATAN: Narasi PKI 1965 mirip dengan PKI 2017 adalah hoax. Kemudian 11 poin pertanyaan beserta jawaban yang dituliskan oleh akun Negara Bhakti banyak mengandung unsur disinformasi dan hasut.
Sebagai informasi tambahan, tudingan PDIP samadengan PKI juga pernah diungkapkan Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poeyono. Namun tak lama waktu berselang, Arief meminta maaf kepada seluruh kader PDIP.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menegaskan hanya empat pilar kebangsaan yang menjadi asas ideologi dan tidak ada satu pun cara pandang PKI yang meracuni para kadernya. “Jelas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) kita yang diputuskan institusi tertinggi partai itu ideologi kita Pancasila! Jadi berpikirlah dengan jernih. Bukan waktunya berpikir kacau balau,” kata Presiden Kelima RI itu (6/6/2017).
REFERENSI:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160513093559-20-130435/refly-harun-ketetapan-mprs-soal-komunisme-bisa-dicabut/
http://nasional.kompas.com/read/2013/04/22/15031164/PKS.Akrab.dengan.Partai.Komunis.China
https://news.detik.com/berita/2688666/5-parpol-indonesia-kerja-sama-dengan-partai-komunis-tiongkok
https://nasional.tempo.co/read/1019347/nobar-film-g30s-pki-sekjen-pdip-kewenangan-panglima-tni
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5188b1b2dfbd2/syarat-syarat-penetapan-perpu-oleh-presiden
http://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/14304671/ketua-umum-mui-dukung-langkah-pemerintah-bubarkan-hti
https://news.detik.com/berita/d-3495488/ketum-pbnu-terima-kasih-pemerintah-bubarkan-hti/komentar