Sumber: Media Sosial dan Portal Daring
(https://m.facebook.com/groups/295225643991813?view=permalink&id=676873362493704)*
Narasi:
Beredar surat terbuka dengan judul ‘Pemerintah: Berhenti Serampangan Kelola negara!’ mengatasnamakan Keluarga Mahasiswa ITB. Surat tersebut mengkritisi kebijakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ada lima poin yang dikritisi dalam surat terbuka tersebut, yakni mengenai kenaikan bahan bakar minyak (BBM), mengenai pencabutan subsidi listrik 900VA, mengenai masa depan hilirisasi minerbapaska rencana perubahan keempat PP 23/2010, mengenai kenaikan harga STNK, TNBK, dan BPKB, dan terakhir mengenai kerukunan nasional dan konflik horisontal di masyarakat.
(Cuplikan isi surat terbuka tersebut dapat dilihat pada foto).
Penjelasan:
Surat yang telah viral di media sosial tersebut telah ditanggapi oleh perwakilan Keluarga Mahasiswa ITB (KM ITB). Yehezkiel David P, yang mengatasnamakan Kongres KM ITB, mengatakan, surat yang tersebar di media sosial tersebut sejatinya baru berupa draf dan belum disetujui oleh Kongres KM ITB.
Bila mengacu kepada mekanisme yang berlaku, Yehezkiel menambahkan, Kabinet KM ITB harus terlebih dahulu mengaudiensikan pernyataan sikap maupun pengatasnamaan kepada Kongres KM ITB sebagai legitimasi suara massa KM ITB. Dengan demikian, dokumen yang tersebar di media sosial dan portal daring tersebut, menurut Yehezkiel, bukan merupakan suara dari mahasiswa KM ITB. Berikut kutipan berita mengenai hal tersebut:
[…]Surat terbuka Keluarga Mahasiswa (KM) Institut Teknologi Bandung (ITB) tema “Pemerintah: Berhenti Serampangan Kelola negara!” yang sudah tersebar di berbagai grup lini massa, belum final.
“Kami Kongres KM ITB 2016/2017 ingin mengklarifikasi bahwa surat tersebut masih berbentuk draf dan belum disetujui oleh Kongres KM ITB,” kata Yehezkiel David P, yang mengatasnamakan Kongres KM ITB, Senin (9/1).
Yehezkiel David P juga adalah Senator HMTM ‘PATRA’ ITB dan Ketua Kongres KM ITB 2016/2017.
Menurutnya, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, Kabinet KM ITB harus terlebih dahulu mengaudiensikan pernyataan sikap maupun pengatasnamaan kepada Kongres KM ITB sebagai legitimasi suara massa KM ITB.
“Sehingga terhitung pada tanggal 8 Januari 2017 pukul 10.20, dokumen yang tersebar secara mekanisme bukan merupakan suara mahasiswa KM ITB,” ujar Yehezkiel David P.
Saat ini, pihaknya akan melakukan terlebih dahulu audiensi dengan mengundang stakeholder massa kampus untuk mengkritisi bersama ajuan draf surat terbuka dari Kemenkoan Sosial Politik Kabinet KM ITB terkait.
“Semoga dapat menjadi perhatian dan kebijaksanaannya,” tukas Yehezkiel David P.[…]
Berdasarkan penjelasan dan kutipan berita tersebut, maka surat terbuka yang mengatasnamakan KM ITB bukanlah suara mahasiswa yang tergabung dalam organisasi tersebut. Dengan demikian, surat terbuka tersebut masuk kategori disinformasi.
Referensi:
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/401426390189902/